Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal polemik [Pilkada 2020](4361204/ "") yang sebagian pihak diminta ditunda, dan sebagian lagi dilanjutkan.
Menurut dia, jika Pilkada 2020 ditunda sekarang, justru dipandangnya menimbulkan masalah baru.
Advertisement
"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," kata Hasto dalam acara Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Surabaya melalui virtual, Minggu (20/9/2020).
Menurut dia, jika Pilkada 2020 ditunda, maka posisi kepala daerah akan diisi oleh pelaksana tugas. Namun, di masa sekarang ini, menurutnya tak boleh ada jabatan politik yang diisi Plt.
"Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat. Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini, justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat," jelas Hasto.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kepala Daerah Paham Skala Prioritas
Hasto menuturan, para calon kepala daerah yang sudah melewati Pilkada, pasti banyak menyerap aspirasi masyarakat.
Karenanya, dia akan memahami betul aman skala prioritas yang terbaik di jalankan. Sehingga, jika Pilkada ditunda tentu membawa ketidakpastian rakyat.
"Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," tukas Hasto.
Advertisement
