Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersiap meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras, khusus bagi 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan agar seluruh pihak terkait dapat memastikan penyaluran bansos beras untuk terdampak Covid-19 berjalan baik.
Advertisement
"Intinya, ini suatu langkah yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memastikan apa yang sudah dicetak biru itu di lapangan berjalan seperti yang diharapkan. Yang paling penting perlu diantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," kata Muhadjir dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (2/9/2020).
Dia pun berpesan agar mekanisme penyaluran bansos beras di lapangan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Para transporter yang akan membagikan beras harus memegang data penerima PKH termasuk memahami karakteristik secara geospasial.
Selain itu, Bulog selaku penyedia beras diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang benar-benar dengan kualitas beras medium dan bobot tepat 15 kg.
"Saya mohon juga ada pemetaan yang sudah konkret, tidak masih dalam bentuk rancangan. Berapa armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah, termasuk daerah PKH yang sulit diakses. Itu mohon betul-betul diperhitungkan terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," tutur Muhadjir.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:
3 Bulan
Menteri Sosial Juliari P Batubara menambahkan, penyelenggaraan program bansos beras untuk PKH akan dilakukan dalam periode 3 bulan mulai Agustus sampai Oktober 2020. Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar yakni lebih dari Rp 5 triliun.
Lebih rinci, anggaran untuk beras sebesar hampir Rp 5 triliun sedangkan yang juga membutuhkan dana tidak sedikit yaitu untuk biaya transportasi. Mengingat, penyaluran bansos dilakukan door to door kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH seluruh Indonesia.
"Penyalurannya akan kita mulai besok, sekaligus Agustus-September dua bulan yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi. Program ini kita luncurkan sesuai arahan Presiden terkait percepatan realisasi anggaran khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelas Juliari.
Advertisement
