Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami sedang mempelajari lebih lanjut PP dimaksud," tutur Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali saat dikonfirmasi, Minggu (9/8/2020).
Advertisement
Menurut Ali, sesuai dengan Pasal 12 bahwa PP tersebut sudah berlaku sejak diundangkan pada 27 Juli 2020.
Untuk itu, dalam pelaksanaan tata cara pengalihan pegawai sesuai Pasal 6, maka KPK akan segera menyusun Peraturan Komisi (Perkom) terlebih dahulu.
"Dalam penyusunan Perkom juga akan melibatkan pula kementerian atau lembaga terkait," kata Ali.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Jokowi Teken PP Alih Status Pegawai KPK
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan PP terkait alih fungsi status kepegawaian KPK menjadi ASN.
Ketentuan itu tertulis dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 yang terdiri dari 12 Pasal. PP alih status kepegawaian KPK itu ditandatangani pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020.