DKI Jakarta Peroleh Indeks Demokrasi Tertinggi, Anies: Rekor Selama 11 Tahun

Provinsi DKI Jakarta memperoleh capaian tertinggi untuk indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang mencapai level 88,29 pada 2019.

oleh Ika Defianti diperbarui 06 Agu 2020, 12:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengendarai sepeda di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (16/6/2020). Anies Baswedan bersepeda keliling Ibu Kota dalam rangka mengajak warga agar selalu menggunakan face shield atau masker saat beraktivitas di luar ruangan. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Provinsi DKI Jakarta memperoleh capaian tertinggi untuk indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang mencapai level 88,29 pada 2019.

Dia menyebut jumlah tersebut naik 3,21 poin bila dibandingkan pada 2018 yang memperoleh sebesar 85,08. IDI tersebut berdasarkan hasil rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Anies melalui media sosial instagram @aniesbaswedan.

"Alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se Indonesia. Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya," kata Anies yang dikutip Liputan6.com, Kamis (6/8/2020). 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan penanganan itu didorong adanya perbaikan di sejumlah aspek.

Untuk aspek hak politik meningkat sebanyak 8,43 poin dari 75,43 pada 2018 menjadi 83,86 pada 2019.

 

Saksikkan Video Pilihan Berikut Ini

2 dari 2 halaman

Perbaikan Transparansi Anggaran

Untuk capaian aspek lembaga demokrasi juga mengalami kenaikan 4,07 poin dari 87,82 menjadi 91,89. Kata dia, itu terjadi karena adanya perbaikan transparansi anggaran.

"Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100. Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah," ucapnya. 

Kemudian Anies juga mengatakan pengukuran indeks demokrasi tak hanya dilakukan dari sisi kinerja pemerintah. Namun juga kinerja masyarakat sipil, lembaga legislasi, partai politik, penegakan hukum dan pengadilan.

"Oleh karena itu, capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," jelas dia. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya