Liputan6.com, Semarang: Ribuan petani tembakau di Wonosobo, Jawa Tengah, berdemonstrasi ke Gedung DPRD Jateng di Semarang, Senin (7/10). Para petani mendesak agar pemerintah memperhatikan nasib mereka akibat harga tembakau yang melorot. Selain berorasi, mereka membawa spanduk, poster, dan rokok putih berukuran raksasa sebagai lambang rokok yang menggeser tembakau petani.
Menurut para petani, saat ini harga tembakau kering rajangan hanya Rp 2.500 hingga Rp 4.000 per kilogram. Padahal harga normal untuk mencapai titik impas berkisar antara Rp 25 ribu per kg. Persoalan ini disebabkan pabrik-pabrik rokok selalu berdalih cukai rokok yang ditetapkan pemerintah terlampau tinggi. Jika dibiarkan, para petani akan jatuh miskin karena tak mampu bersaing.
Mereka juga mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Tar dan Nikotin dicabut. Sebab, peraturan ini menyebabkan pabrik rokok kretek terpuruk. Dalam PP ini tercantum kandungan nikotin dan tar dalam sebuah rokok masing-masing tak boleh lebih dari 1,5 miligram serta 20 mg. Buntutnya rokok putih membanjir di pasaran.
Anggota Komisi B DPRD Jateng ketika berdialog dengan para petani menyatakan tak berwenang mencabut PP Nomor 8/1999. Pasalnya, keputusan terletak di tangan pemerintah pusat. Namun, Dewan berjanji akan menyampaikan aspirasi petani melalui Gubernur Jateng.
Ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Paguyuban Tetani Tembakau Demak juga merasakan masalah serupa. Dengan harga jual saat ini mereka tak mampu menutup pengeluaran biaya produksi yang rata-rata mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per hektarenya [baca: Ratusan Petani Tembakau Demak Berunjuk Rasa ]. Padahal, sebagian besar petani memperoleh modal tanam melalui dana pinjaman.(KEN/Teguh Hadi Prayitno dan Kukuh Ary Wibowo)
Menurut para petani, saat ini harga tembakau kering rajangan hanya Rp 2.500 hingga Rp 4.000 per kilogram. Padahal harga normal untuk mencapai titik impas berkisar antara Rp 25 ribu per kg. Persoalan ini disebabkan pabrik-pabrik rokok selalu berdalih cukai rokok yang ditetapkan pemerintah terlampau tinggi. Jika dibiarkan, para petani akan jatuh miskin karena tak mampu bersaing.
Mereka juga mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Tar dan Nikotin dicabut. Sebab, peraturan ini menyebabkan pabrik rokok kretek terpuruk. Dalam PP ini tercantum kandungan nikotin dan tar dalam sebuah rokok masing-masing tak boleh lebih dari 1,5 miligram serta 20 mg. Buntutnya rokok putih membanjir di pasaran.
Anggota Komisi B DPRD Jateng ketika berdialog dengan para petani menyatakan tak berwenang mencabut PP Nomor 8/1999. Pasalnya, keputusan terletak di tangan pemerintah pusat. Namun, Dewan berjanji akan menyampaikan aspirasi petani melalui Gubernur Jateng.
Ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Paguyuban Tetani Tembakau Demak juga merasakan masalah serupa. Dengan harga jual saat ini mereka tak mampu menutup pengeluaran biaya produksi yang rata-rata mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per hektarenya [baca: Ratusan Petani Tembakau Demak Berunjuk Rasa ]. Padahal, sebagian besar petani memperoleh modal tanam melalui dana pinjaman.(KEN/Teguh Hadi Prayitno dan Kukuh Ary Wibowo)