Liputan6.com, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengemukakan, pihaknya terus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Roni mengutarakan, ada beberapa pertimbangan yang jadi penilaian LKPP dalam memilih mitra usaha. Salah satunya, mengutamakan produk lokal berkualitas meski secara harga sedikit lebih tinggi daripada barang impor.
Advertisement
"Nilai harganya bukan yang murah ya sekali lagi, biaya yang tepat itu misalnya oh iya pantes ini harganya Rp 60 ribu, dibandingkan impor yang Rp 50 ribu. Karena ini lokal jadi kita harus prioritaskan yang lokal," ujarnya kepada Liputan6.com, seperti dikutip Senin (25/5/2020).
Namun demikian, ia menambahkan, LKPP tetap akan melakukan proses penawaran (tender) jika untuk satu jenis kebutuhan barang dan jasa terdapat beberapa perusahaan yang bersaing mengajukan harga.
"Ternyata ada kebutuhan barang, misalkan penyedianya ada 10. Kalau kita tunjuk salah satu kan enggak fair juga, sementara kebutuhannya masih lama. Jadi terpaksa harus tender," kata Roni.
"Tapi bukan berarti tender itu harus harga murah ya. Harga murah dan tercepat itu berarti barangnya sudah terstandar. Jadi otomatis kalau kita jual sama-sama sepatu Bata, mereknya sama, toko yang termurah yang kita beli," tambahnya.
UMKM
Berdasarkan data yang dimilikinya, ia melaporkan, total pelaku UMKM telah berhasil memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di LKPP sekitar Rp 15,3 triliun. Sementara UMKM yang jadi pemenang pada proses tender cepat sebesar Rp 988 miliar.
"Pengadaan secara langsung itu ada Rp 1,6 triliun. Penunjukan langsung Rp 1 triliun. Kalau yang melalui e-Katalog sendiri kecil, Rp 788 miliar," papar Roni.
Advertisement
