Komisi VI DPR: Restrukturisasi Garuda Harus Fokus Kurangi Pengeluaran Tak Efisien 

Deddy meminta manajemen Garuda Indonesia harusnya bisa memanfaatkan masa krisis akibat pandemi ini untuk negosiasi ulang dengan para lessor.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Mei 2020, 09:53 WIB
Pesawat maskapai Garuda Indonesia terparkir di areal Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019). Pemerintah akhirnya menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat atau angkutan udara sebesar 12-16 persen yang berlaku mulai Kamis hari ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meminta Kementerian BUMN mengawasi ketat kinerja PT Garuda Indonesia Tbk, terutama dalam menyusun skenario restrukturisasi bisnis secara menyeluruh.

Menurut Deddy, manajemen bisnis Garuda Indonesia harus ditata ulang untuk menyelesaikan beban besar dari utang dan dampak pandemi Covid-19.

"Persoalan Garuda sudah going concern, mereka membakar uang sebulan sekitar 40 juta dolar AS,” ungkap Deddy, dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Menrut Deddy, bagian terbesar pengeluaran rutin Garuda Indonesia adalah kewajiban pada sewa pesawat. Deddy menuturkan, manajemen Garuda Indonesia harusnya bisa memanfaatkan masa krisis akibat pandemi ini untuk negosiasi ulang dengan para lessor.

"Proses renegosiasi itu harus dilihat dari kepentingan Garuda sebagai korporasi. Perlu diingat bahwa urusan sewa menyewa pesawat ini adalah sumber utama inefisiensi di Garuda,” tambah Deddy.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu khawatir ada oknum di internal Garuda yang saat ini mencoba mengintervensi proses renegosiasi.

Menurut Deddy, aneh jika ada komisaris mencampuri pelaksanaan teknis yang bukan menjadi urusannya. Dalam masalah ini, Kementerian BUMN harus mendalami dan memanggil jika terbukti ada oknum direksi yang mencampuri urusan teknis di luar kewenangannya.

"Kementerian BUMN harus memberikan dukungan politik dan kebijakan pada jajaran Direksi Garuda agar jangan sampai ada petualang yang justru akan merugikan Garuda,” ujar Deddy.

"Kementerian harus segera memanggil jajaran Direksi agar isu ini tidak berkembang karena berpotensi merugikan Garuda,” kata Deddy.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya