Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno sepakat agar pemerintah menerapkan lockdown atau karantina wilayah secara parsial untuk menangani penyebaran virus Corona. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat.
Sandiaga menilai, daerah yang tergolong zona merah Covid-19 memang perlu dilakukan pembatasan secara disiplin. Caranya, dengan menurunkan aparat keamanan.
Advertisement
"Jangan di balik, jangan parsial lockdown dulu baru ada bantuan. Bantuan dulu baru parsial lockdown. Bantuan ini cepat digelontorkan, karena begitu mereka lihat mereka pegang uang, pegang cash mereka lebih tenang dan tidak akan mencari-cari rasionalitas mereka keluar dari tempat tinggal karena harus mencari nafkah," ujar Sandiaga saat teleconference bersama wartawan, Kamis (26/3/2020).
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini juga melihat, pembatasan sudah mulai berdampak. Tingkat penggunaan transportasi publik menurun, hingga banyak mal yang tutup sementara. Kendati belum ada keputusan untuk melakukan karantina wilayah.
Sandi memiliki beberapa saran kepada pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Pemerintah menurutnya bisa menyiapkan sekitar Rp 200 triliun yang bisa diambil dari realokasi anggaran 2020 atau penerbitan surat utang seperti yang pernah dilakukan ketika 1997-1998.
Namun, Sandi menilai sulit jika langsung mengalokasikan Rp 200 triliun. Untuk satu bulan pertama yang penting adalah mengeksekusi Rp 50 triliun.
"Paling cepat itu diperlukan sekitar 50 triliun awal yang dalam dua minggu-1 bulan dieksekusi kita bisa lakukan melalui realokasi," ucap Sandi.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Anggaran Tambahan
Sementara, anggaran tambahan untuk penanganan krisis Corona disarankan Sandi diberikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Rp 50 triliun bisa diberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat golongan rentan.
"Direct transfer blt kepada masyarakat yang ada di golongan rentan, vulnerable. Ini saya mendukung jika dari 200 triliun yang disiapkan, seperempatnya bisa langsung diarahkan pakai basis data terpadu ditujukan ke kelompok masyarakat 14 persen terbawah," jelasnya.
25 persen dari Rp 200 triliun itu bisa dialihkan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal hingga UMKM. 25 persen lagi, dapat dieksekusi untuk masyarakat yang belum bekerja dengan program pemerintah kartu pra kerja.
Sedangkan 25 persen sisanya dapat diberikan bantuan ke sektor keuangan. Karena perbankan mengalami kesulitan karena masyarakat juga disulitkan dalam kondisi krisis Covid-19.
"Dari sisi paket ekonomi saya yakin ini akan membantu. Kita harus above politik sehingga kalau pemerintah akan menerbitkan utang baru dan melebarkan angka defisit di atas 3 persen itu harus segera dilakukan dengan politik yang bipartisan," jelas Sandi.
"Untuk eksekusi kebijakan ini tidak bisa pemerintah sendiri, tapi harus pemerintah sebagai leader. Pemerintah harus menggandeng dunia usaha," pungkasnya.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka
Advertisement
