Liputan6.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang dimulai 27 Juni 2012 hingga 7 Juli besok diwarnai maraknya politik uang.
Tudingan itu dikemukakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).
Abdullah menjelaskan, hal itu terungkap setelah ICW menemukan setidaknya 20 temuan dugaan politik uang yang dilakukan beberapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Bahkan, ICW juga menduga temuan politik uang itu akan terus terjadi hingga pencoblosan suara pada 11 Juli mendatang.
"Selama masa kampanye, setidaknya terjadi beberapa modus politik uang yang masif," ujar Abdullah.
Abdullah menambahkan, politik uang dilakukan dengan beberapa modus, yakni pembagian uang secara langsung, layanan ambulans, pengobatan gratis. Selain itu, ada juga pembagian doorprize, undian, pembagian tunjangan dan asuransi, pembagian paket umrah, mobilisasi pihak rukun tetangga ataupun rukun warga (RT/RW).
Termasuk, pembagian uang di majelis taklim dan masjid, liburan dan tamasya gratis, bakti sosial, memanfaatkan nasabah koperasi, memanfaatkan gaji untuk RT/RW, serta politisasi birokrasi.
Abdullah menegaskan besaran politik uang dalam kampanye yang ditemukan ICW berkisar dari Rp 20 ribu sampai enam juta rupiah. Sedangkan bantuan ambulans dan asuransi sebesar tiga juta rupiah.
Menurut dia, gejala ini cukup masif dan sistematis dengan menggunakan modus baru pembagian uang dengan cara mengisi identitas dan dicatat terlebih dulu sebelum diberi uang. "Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan," paparnya.(ADI/ANS)
Tudingan itu dikemukakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).
Abdullah menjelaskan, hal itu terungkap setelah ICW menemukan setidaknya 20 temuan dugaan politik uang yang dilakukan beberapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Bahkan, ICW juga menduga temuan politik uang itu akan terus terjadi hingga pencoblosan suara pada 11 Juli mendatang.
"Selama masa kampanye, setidaknya terjadi beberapa modus politik uang yang masif," ujar Abdullah.
Abdullah menambahkan, politik uang dilakukan dengan beberapa modus, yakni pembagian uang secara langsung, layanan ambulans, pengobatan gratis. Selain itu, ada juga pembagian doorprize, undian, pembagian tunjangan dan asuransi, pembagian paket umrah, mobilisasi pihak rukun tetangga ataupun rukun warga (RT/RW).
Termasuk, pembagian uang di majelis taklim dan masjid, liburan dan tamasya gratis, bakti sosial, memanfaatkan nasabah koperasi, memanfaatkan gaji untuk RT/RW, serta politisasi birokrasi.
Abdullah menegaskan besaran politik uang dalam kampanye yang ditemukan ICW berkisar dari Rp 20 ribu sampai enam juta rupiah. Sedangkan bantuan ambulans dan asuransi sebesar tiga juta rupiah.
Menurut dia, gejala ini cukup masif dan sistematis dengan menggunakan modus baru pembagian uang dengan cara mengisi identitas dan dicatat terlebih dulu sebelum diberi uang. "Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan," paparnya.(ADI/ANS)