Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan banyak yang tertarik mengisi jabatan kosong di PT Garuda Indonesia (Persero).
Saat ini posisi Direktur Utama masih kosong setelah I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dicopot Menteri Erick Thohir karena terlibat penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dari Eropa.
Advertisement
"Namanya Garuda kan menarik, jadi banyak yang masuk," kata Arya di Upnormal Coffe Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).
Banyaknya pilihan pengganti Ari Askhara membuat Kementerian BUMN makin selektif. Dia berjanji akan menunjukkan kandidat terbaik untuk Garuda Indonesia.
Meski begitu dia enggan membeberkan jumlah dan para nama para kandidat. Dia meminta semua pihak untuk sabar menunggu sampai tanggal 22 Januari mendatang.
Pasalnya keputusan tersebut akan diambil dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Garuda Indonesia. Dalam RUPS itu akan hadir para pemegang saham.
"Kami tidak mungkin melangkahi keputusan RUPS, tunggu tanggal 22 saja," kata Arya mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan berikut ini:
Erick Thohir Telah Kantongi Nama Direksi Baru Garuda Indonesia
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengantongi nama-nama direksi baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal itu diungkapkannya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, pada Jumat 10 Januari 2020.
"Sudah ada. Insyaallah hari ini direksinya sudah ada, jajaran komisaris masih minggu depan," tutur Erick.
Ketika ditanya lebih spesifik, Erick enggan menjawab. Menurut dia, karena Garuda adalah perusahaan terbuka (Tbk), maka harus melewati proses yang cukup panjang.
Dirinya juga ingin memastikan agar orang yang mengisi posisi direksi Garuda Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
BACA JUGA
"Nanti saya ngomong, dibilang melanggar, padahal mohon maaf, kadang kita sebagai pemegang saham ingin pastikan figur yang diberikan adalah figur yang tepat," ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya bakal menghormati aturan pasar modal terkait keterbukaan informasi untuk menghindari konflik institusi.
"Saya tidak mau cari problem dengan institusi lain, yang ada nanti dibilang arogan. Padahal kita maunya transparan. Saya percaya mekanisme penilaian publik kadang lebih mantap daripada birokrasi kegendutan," ungkapnya.
Sementara, Garuda Indonesia akan mengadakan RUPSLB pada 22 Januari 2020. Meski belum jelas agenda RUPSLB tersebut, kemungkinan besar akan ada penetapan direksi definitif Garuda Indonesia nantinya.
Advertisement
