Liputan6.com, Sentul: Amblesnya tanah dan bangunan dalam Proyek Wisma Atlet Hambalang pada Desember 2011 membuat pelaksana proyek menelan kerugian sekitar Rp 14 miliar. Namun pihak pelaksana sudah mengasuransikannya.
Hal ini disampaikan Deputi Kemitraan dan Harmonisasi Prasarana Kemenpora, Lalu Wildan, di Kompleks Wisma Atlet dan Sport Center Hambalang, Sentul, Bogor, Rabu (30/5).
Proyek yang menghabiskan dana APBN sebanyak Rp 1,2 Triliun ini dilaksanakan dua perusahaan yang bekerja sama dalam menjalankan operasional proyeknya. Mereka adalah PT Adhi Karya dan PT Wika Karya.
"Mereka, KSO mengasuransikan itu semua pembangunannya. Sementara yang kita dengar sudah mengajukan klaim Rp14 miliar ke asuransi karena ambles itu" kata Wildan.
Menurut Wildan, tak ada kerugian negara dalam peristiwa amblesnya tanah yang berefek terhadap tiga bagunan di titik lokasi tersebut yakni venue Bulu Tangkis, venue Panahan, dan Power House. Hal ini lantaran proyek masih berada di tangan pelaksana.
Selama proyek tersebut belum diserahterimakan ke pemerintah, kata Wildan, maka kerusakan menjadi tanggung jawab dari pelaksana proyek tersebut. "Ini masih pada domainnya pelaksana. Kita kan belum serah terima, jadi masih dalam domain urusannnya KSO," tandasnya.(MEL)
Hal ini disampaikan Deputi Kemitraan dan Harmonisasi Prasarana Kemenpora, Lalu Wildan, di Kompleks Wisma Atlet dan Sport Center Hambalang, Sentul, Bogor, Rabu (30/5).
Proyek yang menghabiskan dana APBN sebanyak Rp 1,2 Triliun ini dilaksanakan dua perusahaan yang bekerja sama dalam menjalankan operasional proyeknya. Mereka adalah PT Adhi Karya dan PT Wika Karya.
"Mereka, KSO mengasuransikan itu semua pembangunannya. Sementara yang kita dengar sudah mengajukan klaim Rp14 miliar ke asuransi karena ambles itu" kata Wildan.
Menurut Wildan, tak ada kerugian negara dalam peristiwa amblesnya tanah yang berefek terhadap tiga bagunan di titik lokasi tersebut yakni venue Bulu Tangkis, venue Panahan, dan Power House. Hal ini lantaran proyek masih berada di tangan pelaksana.
Selama proyek tersebut belum diserahterimakan ke pemerintah, kata Wildan, maka kerusakan menjadi tanggung jawab dari pelaksana proyek tersebut. "Ini masih pada domainnya pelaksana. Kita kan belum serah terima, jadi masih dalam domain urusannnya KSO," tandasnya.(MEL)