Liputan6.com, Jakarta Direktur Pembinaan dan Kerja Sama Antar-Instansi KPK Sujanarko menyebut, akar dari segala perkara korupsi itu adalah partai politik.
"Embahnya korupsi itu adalah partai politik. Itu karena parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar. Pertama, membuat undang-undang dan kedua memiliki hak menentukan pejabat publik," kata Sujanarko di IAIN Tulungagung, Selasa, 17 September 2019.
Advertisement
Konsekuensinya, apabila legislator dari parpol ini bermental korupsi, maka proses legislasi yang dihasilkan pasti korup.
Selain revisi UU KPK yang menjadi polemik, pembahasan UU tentang air, UU tentang pertanahan, UU pemuliaan tanaman yang menurutnya semua dibuat dengan tendensi menguntungkan kepentingan korporasi.
Selain kekuasaan parpol yang besar itu, mental korup dalam konstruksi parpol di Indonesia juga disebabkan partai politik selama ini mencari biaya sendiri.
Hal ini beda dengan di luar negeri di mana operasional parpol seluruhnya dibiayai oleh negara.
"Akhirnya apa, sumber pendapatan berasal kekuasaan mereka. Misal jika mereka ada kader yang jadi pejabat, mulai bupati, wali kota dan gubernur," katanya.
Menurut Sujanarko, biaya politik yang besar saat pilkada atau pemilu dinilai telah menyuburkan budaya korupsi, yang pada akhirnya bakal menghancurkan sistem demokrasi di Tanah Air.
