Liputan6.com, Jakarta: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut bersuara tentang wacana perubahan zona waktu. Menurutnya, perubahan itu hanya membawa dampak sosial di Tanah Air, tidak membawa pengaruh ekonomi.
"Anda bayangkan anak sekolah di daerah harus lewati sungai, hutan, harus berangkat jam lima mesti pakai obor. Bisa jadi jatuh ke sungai kalau lewat jembatan anak-anak itu," ujar JK dalam jumpa pers di Kantor PMI Pusat, Jakarta Selatan, Selasa (29/5). Untuk itu, dirinya mengimbau pemerintah untuk memperhatikan dampak sosial di daerah.
Penyatuan zona waktu demi alasan pasar modal, menurut Ketua Umum PMI itu tidaklah tepat. Ia menilai alasan mendahulukan kepentingan pasar modal sangat tidak logis, sementara jutaan rakyat harus menerima dampak buruknya.
"Semua alasanya hanya demi transaksi pasar modal, tidak pengaruh. Pasar modal hanya dipengaruhi banyak perusahaan bukan zona waktu. Masa demi kepentingan dua ribu orang harus mengorbankan dua juta rakyat Indonesia," ujarnya membandingkan.
JK menuturkan penyatuan zona waktu hanya akan menimbulkan kekacauan rakyat Indonesia secara umum. Solusinya, bisa dengan memajukan jam kerja pasar modal.
"Kalau pasar modal alasannya, gampang sekali solusinya. Majukan saja jam kerja pasar modal. Kenapa pasar modal yang menjajah kita? Kenapa pasar modal, semua harus kalang kabut. Saya tidak pernah ada masalah soal kerja. Kita bisa SMS, bisa email dari luar negeri misalnya. Nggak ada masalah," ujarnya mencontohkan.
Selain itu, JK tak sependapat dengan anggapan yang menyatakan penyatuan zona waktu akan menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas serta untung dari sisi ekonomi. Soal produktivitas, JK membandingkan dengan Amerika, Eropa, dan Australia yang memiliki lebih dari tiga zona waktu.
"Amerika memiliki 6 zona waktu di darat, semua ada sembilan dengan Hawaii dan Alaska. Australia ada 3 zona waktu toh? Nyatanya mereka tetap maju. Juga ada yang mengatakan hemat energi, energi apa yang bisa dihemat? Coba jam setengah lima mereka harus bangun, otomatis akan nyalakan lampu," ujarnya mencontohkan.
Penyatuan zona waktu seperti Cina, jelas JK, semata-mata bukan alasan ekonomi. Namun hanya alasan politik dari partai Komunis setelah memenangkan pemilu pada tahun 1949. Agar Cina dapat dikontrol dari Beijing, bukan atas pertimbangan ekonomi.
"Cina maju 50 tahun setelah merdeka. Itu pun maju karena keterbukaan Cina," jelasnya. Pada masa penjajahan Jepang, imbuh JK, Indonesia memang pernah dalam satu zona waktu. Namun itupun karena alasan penghormatan pada penguasa Jepang pada masa itu.
"Masa kita mau kembali mengikuti neolib sih?," tanya JK heran. (ALI/ MEL)
"Anda bayangkan anak sekolah di daerah harus lewati sungai, hutan, harus berangkat jam lima mesti pakai obor. Bisa jadi jatuh ke sungai kalau lewat jembatan anak-anak itu," ujar JK dalam jumpa pers di Kantor PMI Pusat, Jakarta Selatan, Selasa (29/5). Untuk itu, dirinya mengimbau pemerintah untuk memperhatikan dampak sosial di daerah.
Penyatuan zona waktu demi alasan pasar modal, menurut Ketua Umum PMI itu tidaklah tepat. Ia menilai alasan mendahulukan kepentingan pasar modal sangat tidak logis, sementara jutaan rakyat harus menerima dampak buruknya.
"Semua alasanya hanya demi transaksi pasar modal, tidak pengaruh. Pasar modal hanya dipengaruhi banyak perusahaan bukan zona waktu. Masa demi kepentingan dua ribu orang harus mengorbankan dua juta rakyat Indonesia," ujarnya membandingkan.
JK menuturkan penyatuan zona waktu hanya akan menimbulkan kekacauan rakyat Indonesia secara umum. Solusinya, bisa dengan memajukan jam kerja pasar modal.
"Kalau pasar modal alasannya, gampang sekali solusinya. Majukan saja jam kerja pasar modal. Kenapa pasar modal yang menjajah kita? Kenapa pasar modal, semua harus kalang kabut. Saya tidak pernah ada masalah soal kerja. Kita bisa SMS, bisa email dari luar negeri misalnya. Nggak ada masalah," ujarnya mencontohkan.
Selain itu, JK tak sependapat dengan anggapan yang menyatakan penyatuan zona waktu akan menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas serta untung dari sisi ekonomi. Soal produktivitas, JK membandingkan dengan Amerika, Eropa, dan Australia yang memiliki lebih dari tiga zona waktu.
"Amerika memiliki 6 zona waktu di darat, semua ada sembilan dengan Hawaii dan Alaska. Australia ada 3 zona waktu toh? Nyatanya mereka tetap maju. Juga ada yang mengatakan hemat energi, energi apa yang bisa dihemat? Coba jam setengah lima mereka harus bangun, otomatis akan nyalakan lampu," ujarnya mencontohkan.
Penyatuan zona waktu seperti Cina, jelas JK, semata-mata bukan alasan ekonomi. Namun hanya alasan politik dari partai Komunis setelah memenangkan pemilu pada tahun 1949. Agar Cina dapat dikontrol dari Beijing, bukan atas pertimbangan ekonomi.
"Cina maju 50 tahun setelah merdeka. Itu pun maju karena keterbukaan Cina," jelasnya. Pada masa penjajahan Jepang, imbuh JK, Indonesia memang pernah dalam satu zona waktu. Namun itupun karena alasan penghormatan pada penguasa Jepang pada masa itu.
"Masa kita mau kembali mengikuti neolib sih?," tanya JK heran. (ALI/ MEL)