Jokowi Disarankan Reshuffle Menteri Bidang Ekonomi Sebelum Pelantikan

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kalau menteri bidang ekonomi dirombak, maka Presiden Joko Widodo bisa melakukan evaluasi sebelum dilantik.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Jul 2019, 18:29 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

 

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan melakukan kocok ulang kabinet jauh-jauh hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober. Terutama merombak para menteri di bidang perekonomian.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kalau menteri bidang ekonomi dirombak, maka Presiden Jokowi bisa melakukan evaluasi sebelum dilantik. Apakah orang yang baru dipilih itu memiliki kinerja baik atau tidak.

"Karena kalau itu dilakukan hari ini, dilakukan minggu minggu ini, maka menteri yang tadi itu kalau kinerja ga perform, siapa pun entah milenial atau bukan milenial ketika tidak perform, Pak Jokowi bisa melakukan evaluasi dalam beberapa bulan sebelum oktober," ujar Bhima di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2019).

Apabila Jokowi melakukan langkah tersebut, Bhima menilai kabinet kerja di periode kedua tidak lagi berisi menteri bidang ekonomi coba-coba lagi.

"Sehingga pada waktu Oktober itu bener bener bukan menteri trial and error lagi, tapi itu sudah menjadi menteri yang fix dalam 5 tahun ke depan," imbuhnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Semakin Cepat Lebih Baik

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bhima menilai reshuffle menteri bidang ekonomi semakin cepat semakin baik. Karena, dalam ekonomi data cepat diperbaharui. Data per bulan, per pekan dan per hari dapat dilihat. Maka, para menteri yang performa buruk mudah diketahui.

"Artinya Anda tidak perform menjalankan kinerja ekspor sampai Oktober, hanya waktu beberapa bulan Anda harus rela diganti karena datanya BPS bisa ditrace per bulan," jelas Bhima.

Selain itu, Bhima menyarankan ada nomenklatur baru kementerian. Dia menyarankan Jokowi membentuk kementerian ekonomi digital.

"Itu sudah harga mati kalau kita memang pengen menguasai ekonomi digital. Kalau dengan izin seperti hari ini ada banyak sekali tangan yang ikut campur dalam perizinan, enggak maju-maju ekonomi digital kita, jadi berat ke depannya, dia paling penting sekali," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya