Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan penentuan lokasi ibu kota baru dilakukan pada tahun ini. Dengan demikian, pada tahun depan pembangunan infrastruktur dasar bisa dilakukan.
Dia menjelaskan, proses kajian dan penyusunan rencana pemindahan ibu kota baru masih terus berjalan. Salah satu tahap awalnya yaitu dengan penentuan lokasi pada tahun ini.
"Jalan terus, artinya tahun ini sudah pasti penentuan lokasi. Tahun ini penentuan lokasi, tahun depan menyiapkan masterplan dan infrastruktur dasar. Kemudian di 2021 groundbreaking dan 2024 proses pemindahan," ujar dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengatakan, mengenai calon lokasi dari ibu kota baru hingga saat ini belum diputuskan. Termasuk soal Palangkaraya yang kerap disebut-sebut sebagai calon kuat ibu kota pengganti Jakarta.
"(Mengerucut ke Palangkaraya?) Tidak ada yang mengerucut, tidak ada yang mengerucutkan," kata dia.
Sementara terkait dengan harus adanya revisi Undang-Undang untuk memuluskan langkah pemindahan ibu kota ini, Bambang menyatakan hal tersebut akan dibahas dengan DPR.
"Nanti kita bicara, yang penting penentuan lokasi ibu kota baru dulu. UU kan itu hal baru, kita nanti bicara dengan DPR tentunya," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
REI Siap Bantu Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru di Luar Jawa
Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan siap mendukung Pemerintah untuk pembangunan ibukota baru yang tengah disiapkan pemerintah di luar Pulau Jawa.
Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek, dengan luas area rata-rata sekitar 60 ribu hektare. Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra pemerataan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA
"Contohnya di BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya itu luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektare, dan itu dikembangkan sekitar 20-30 tahun lamanya," terangnya di Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Untuk itu, pihaknya optimististis dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan ibukota baru. Menurut dia, pengembangan kawasan baru sebaiknya memang banyak melibatkan swasta dan ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk saling bekerjasama.
"Sinergi dan koordinasi dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan butuh waktu yang panjang," ujarnya.
Advertisement
Porsi APBN
Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan akan mengurangi porsi APBN dalam pembangunan ibukota baru nanti.
Pemerintah sebisa mungkin akan meminimalisir penggunaan APBN dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau skema pemerintah badan usaha (KPBU).
"Saya yakin swasta khususnya pengembang tidak masalah bila diminta mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru. Setidaknya, akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru tersebut yang dari sisi properti pasti membutuhkan rumah, kawasan komersil, hotel, serta fasilitas kota lainnya," ucapnya.
