Liputan6.com, Jakarta - Indeks kerawanan Pemilu 2019 mengalami perubahan saat memasuki tahapan kampanye terbuka. Kota Tangerang Selatan dan beberapa wilayah di DKI Jakarta menjadi tempat yang paling berpotensi rawan saat pelaksanaan kampanye terbuka.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, indeks kerawanan Pemilu bersifat dinamis. Potensi kerawanan selalu berubah di setiap daerah bergantung pada tahapan pemilu.
Advertisement
"Karena setiap pentahapan pemilu, itu dari pihak kepolisian terus melakukan profiling, mapping, dan mengidentifikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).
Pada tahapan sebelumnya, Provinsi Papua mendominasi sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi baik pada level provinsi, kabupaten, maupun kota. DKI Jakarta pada tahapan sebelumnya bahkan belum dikategorikan sebagai daerah rawan.
Saat ini, 10 provinsi yang dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi antara lain, Maluku Utara, Papua, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
"Kalau yang lalu saya sampaikan lima besar itu rangking satu masih Maluku Utara, Papua, NTT, Gorontalo, Papua Barat. Sedangkan DKI Jakarta indeks kerawanan saat itu skornya boleh dikatakan masih kategori cukup rawan, belum rawan," ucap Dedi.
Di tingkat Kabupaten/Kota, Tangerang Selatan menjadi wilayah paling berpotensi kerawanannya saat kampanye terbuka. Padahal pada tahapan sebelumnya, Tangsel dan beberapa wilayah di Jakarta termasuk daerah yang relatif aman.
"Sebelum tahap kampanye terbuka, Papua mendominasi 10 besar seluruh kabupaten kotanya. Saat ini pada kampanye terbuka rangking satu justru Tangerang Selatan. Rangking dua Jakarta Utara, kemudian Pidie Jaya, Banggai, Donggala, Jakarta Barat, Mentawai, Tanah Datar, Jakarta Timur, dan Kota Jogjakarta. Kalau kemarin Jakarta hampir nggak ada. Sekarang didominasi justru di Jakarta," kata Dedi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tujuh Dimensi
Perubahan indeks kerawanan itu tak lepas dari tujuh dimensi yang terus dipantau kepolisian. Antara lain dimensi penyelenggara, dimensi kontestasi capres, dimensi kontestasi caleg, dimensi partisipasi masyarakat antar paslon, dimensi potensi gangguan Kamtibmas, dimensi ambang gangguan, dan dimensi gangguan nyata.
"Tujuh dimensi ini diukur menggunakan indikator-indikator yang sudah ada rumusnya. Nanti pada saat pemungutan suara juga akan berubah lagi," ucap Dedi.
"Yang dulu masuk dalam kategori rawan, sudah berhasil ditekan potensi rawan. Indeksnya menurun. Dinamikanya berkembang lagi, khususnya di Jakarta. Tentu Polri akan mempersiapkan langkah strategis juga untuk segala potensi," sambungnya.
Advertisement
