Liputan6.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kasasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional tentang pembatalan cessie atau hak tagih Bank Bali ke PT Era Giat Prima dinilai akan berdampak positif buat Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Soalnya, keputusan tersebut akan membuktikan adanya pengakuan bahwa tagihan Bank Bali tersebut sah. "Keputusan itu akan menguatkan posisi Syahril," ujar kuasa hukum Syahril, Mohammad Assegaf di Jakarta, Sabtu (3/8).
Menurut Assegaf, dengan putusan tersebut sudah tak ada alasan lagi buat jaksa penuntut umum yang menyatakan Syahril mempunyai peranan untuk melanggar tagihan tersebut. Soalnya, pada akhirnya keputusan MA terhadap cessie dibatalkan. Selain itu, putusan itu juga menandakan perintah BPPN kepada BI untuk mencairkan dana adalah perintah yang sah.
Assegaf juga berharap dengan keputusan tersebut maka kemungkinan bebas bagi Syahril semakin terbuka. Setidaknya keputusan MA ini diharapkan bisa menjadi satu faktor pertimbangan dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat ini, Syahril telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama tiga tahun penjara karena terbukti dalam kasus Bank Bali [baca: Syahril Sabirin Divonis Tiga Tahun Penjara].
Sekadar diketahui, keputusan yang memenangkan kasasi BPPN tentang pembatalan cessie Bank Bali ke Era Giat Prima dikeluarkan MA, 4 Maret silam. Sementara BPPN baru menerima salinan putusan tersebut pada 26 Juli. Keputusan MA ini juga menjadikan dana sebesar Rp 546 miliar menjadi hak Bank Bali [baca: MA Mengabulkan Kasasi BPPN atas PT EGP].
Skandal Bank Bali sempat menjadi pembicaraan hangat berbagai kalangan lantaran dicurigai melibatkan para petinggi negara. Skandal bermula dari transaksi cessie yang dilakukan Bank Bali pada PT EGP untuk menarik tagihan berikut bunga di Bank Dagang Negara Indonesia dan Bank Tiara sebesar Rp 904 miliar. Tagihan Bank Bali di BDNI sudah cukup lama tak dapat ditarik sampai BI membekukan operasional BDNI pada 1999.
Tersiar kabar, keputusan mencairkan tagihan Bank Bali di BDNI oleh PT EGP itu dilakukan setelah pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta. Pertemuan itu disebut-sebut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Agung--saat itu--A.A. Baramuli, Direktur PT EGP Joko S. Tjandra, Menteri Negara Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, dan Syahril. Tak lama setelah pertemuan itulah transaksi cessie terjadi.
Kemudian, saat proses penyelidikan Kasus Bank Bali, polisi mengajukan enam tersangka yang diduga terlibat dalam perkara ini. Mereka adalah Setya Novanto, Firman Sucahya, Joko S. Tjandra, Rudy Ramli, Hendri Kurniawan, dan Pande Lubis. Namun, tersangka yang disidangkan cuma Joko Tjandra dan Pande Lubis, yang sama-sama divonis bebas.(ORS/Abbas Yahya dan Moh Guntur)
Menurut Assegaf, dengan putusan tersebut sudah tak ada alasan lagi buat jaksa penuntut umum yang menyatakan Syahril mempunyai peranan untuk melanggar tagihan tersebut. Soalnya, pada akhirnya keputusan MA terhadap cessie dibatalkan. Selain itu, putusan itu juga menandakan perintah BPPN kepada BI untuk mencairkan dana adalah perintah yang sah.
Assegaf juga berharap dengan keputusan tersebut maka kemungkinan bebas bagi Syahril semakin terbuka. Setidaknya keputusan MA ini diharapkan bisa menjadi satu faktor pertimbangan dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat ini, Syahril telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama tiga tahun penjara karena terbukti dalam kasus Bank Bali [baca: Syahril Sabirin Divonis Tiga Tahun Penjara].
Sekadar diketahui, keputusan yang memenangkan kasasi BPPN tentang pembatalan cessie Bank Bali ke Era Giat Prima dikeluarkan MA, 4 Maret silam. Sementara BPPN baru menerima salinan putusan tersebut pada 26 Juli. Keputusan MA ini juga menjadikan dana sebesar Rp 546 miliar menjadi hak Bank Bali [baca: MA Mengabulkan Kasasi BPPN atas PT EGP].
Skandal Bank Bali sempat menjadi pembicaraan hangat berbagai kalangan lantaran dicurigai melibatkan para petinggi negara. Skandal bermula dari transaksi cessie yang dilakukan Bank Bali pada PT EGP untuk menarik tagihan berikut bunga di Bank Dagang Negara Indonesia dan Bank Tiara sebesar Rp 904 miliar. Tagihan Bank Bali di BDNI sudah cukup lama tak dapat ditarik sampai BI membekukan operasional BDNI pada 1999.
Tersiar kabar, keputusan mencairkan tagihan Bank Bali di BDNI oleh PT EGP itu dilakukan setelah pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta. Pertemuan itu disebut-sebut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Agung--saat itu--A.A. Baramuli, Direktur PT EGP Joko S. Tjandra, Menteri Negara Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, dan Syahril. Tak lama setelah pertemuan itulah transaksi cessie terjadi.
Kemudian, saat proses penyelidikan Kasus Bank Bali, polisi mengajukan enam tersangka yang diduga terlibat dalam perkara ini. Mereka adalah Setya Novanto, Firman Sucahya, Joko S. Tjandra, Rudy Ramli, Hendri Kurniawan, dan Pande Lubis. Namun, tersangka yang disidangkan cuma Joko Tjandra dan Pande Lubis, yang sama-sama divonis bebas.(ORS/Abbas Yahya dan Moh Guntur)