Liputan6.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan sebagian logistik Pemilu 2019 mulai disalurkan dari KPU kabupaten kota ke tingkat kecamatan. Logistik itu berupa alat kelengkapan di tempat pemungutan suara (TPS).
Sedangkan untuk kotak suara kardus, menurut Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok akan disalurkan usai surat suara diterima. Kini keberadaannya masih ada di gudang penyimpanan KPU di setiap kabupaten kota.
Advertisement
"Karena untuk kotak dan surat suara ini harus kita pastikan keamanan penyimpanan di tingkat kecamatan maupun kelurahan atau desa. Maka yang kita dahulukan adalah logistik yang memungkinkan bisa disimpan dari sekarang. Seperti alat kelengkapan TPS, sampul dan bilik yang belum di set ya," ungkap Rifqi di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Senin (18/2/2019).
Rifqi menjelaskan salah satu kendala dalam penyaluran logistik Pemilu 2019 yaitu kondisi alam yang kini memasuki musim penghujan. Beberapa KPU kabupaten kota mengeluhkan tidak memiliki ruang penyimpanan yang mumpuni saat musim hujan tiba.
Dia pun mengatakan, saat ini belum ada jaminan keamanan gudang penyimpanan logistik tidak terpapar dari kondisi cuaca sekarang. Karena gudang yang digunakan masih sama dengan pemilu terdahulu.
"Kan pasti ada saja yang bocor. Kita tidak tahu kondisi bangunan gudang tersebut, apakah tidak ada yang bocor atau pun lembab. Maka antisipasinya adalah cara penyimpanan logistik yang harus lebih ditata kembali," ujarnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kendala Lain
Kendala lain yang harus dihadapi dalam logistik pemilu adalah waktu produksi. Rifqi menuturkan waktu produksi logistik pemilu yang sesuai dengan tenggat waktu akan berimbas terhadap penyaluran. Alasannya apabila meleset dari waktu yang ditentukan, maka penyalurannya akan terhambat.
"Kita akan pastikan ketepatan dalam waktu produksi. Supaya nanti tidak ada masalah dalam distribusinya. Kemudian jumlahnya juga harus tepat," tambah Rifqi.
Ketepatan jumlah logistik pemilu yang harus diproduksi pun juga harus sesuai. Jangan sampai KPU Jawa Barat mengalami kekurangan di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa.
Advertisement
