Menkopolhukam Berharap KKB Papua Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Menurut Wiranto, tindak tegas pemerintah terhadap pelaku pembunuhan di Papua tersebut sah secara Undang-Undang.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 13 Des 2018, 13:02 WIB
Ilustrasi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ilustrasi: Kriminologi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto masih berharap ada penyelesaian yang baik antara pemerintah dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Kalau bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau bisa ya mereka sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujar Wiranto di Hotel Grand Sahid Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Namun kalau kelompok kriminal bersenjata itu tak mau menyelesaikannya dengan cara yang baik, menurut Wiranto sudah sepatutnya mereka harus ditindak dengan tegas.

"Terus dikejar yah. Di negara mana pun ada pembunuhan dan kekacauan, kita kejar, kita habisi mereka, jangan sampai menggangu kepentingan negara yang besar ini. Itu biasa saja dan kita selesaikan, enggak usah diributkan," kata dia.

Menurut Wiranto, tindak tegas pemerintah terhadap pelaku pembunuhan di Papua tersebut sah secara Undang-Undang.

"Di situ ada UU, ada satu pembenaran bagaimana Polisi dan TNI untuk menghabisi dan mengejar mereka," kata Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Identitas KKB

Polri telah memetakan pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh belasan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Diketahui, Egianus Kogoya (EK) bukan pimpinan tertinggi di kelompok Kodap III Ndugama tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, ada beberapa orang yang aktif sebagai komandan di lapangan. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang panglima berinisial PU.

"Salah satu pelakunya yang mengomandoi langsung di lapangan adalah EK. Di atasnya kita sudah berhasil mengidentifikasi panglimanya juga atas nama PU," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

PU diketahui ikut merestui pembantaian terhadap para pekerja proyek Trans Papua dan penyerangan pos TNI di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua awal Desember 2018. PU, kata Dedi, mendapatkan dukungan dari kaki-kaki di bawahnya yang dipimpin oleh panglima-panglima kecil.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya