Liputan6.com, Jakarta: Aceh memanas. Pemerintah berniat memberlakukan darurat militer untuk menumpas kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka. Namun, sebanyak 14 anggota DPR asal Serambi Mekah menyarankan pemerintah tak memberlakukan pendekatan militeristik. "Alasannya, hanya akan membangkitkan kembali trauma rakyat Aceh dan belum tentu menyelesaikan masalah," kata Ahmad Farhan Hamid, seorang Anggota DPR asal Aceh, baru-baru ini [baca: Darurat Militer Belum Pantas Diterapkan di Aceh].
Menurut Farhan, pendekatan militeristik hanya membuat masyarakat Tanah Rencong semakin benci terhadap pemerintah. Sebab, mereka masih trauma dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), beberapa waktu silam. Selain itu, tindak pelanggaran hak asasi manusia juga akan bakal terjadi lagi.
Sebanyak 14 wakil rakyat yang tergabung dalam Forum Bersama Anggota DPR asal Aceh menilai, penyelesaian terbaik dalam kasus Aceh adalah menggunakan media dialog. Sebab, forum yang selama ini dibangun antara pemerintah dan GAM telah banyak memberikan titik terang, meski masih ada pelanggaran. Jika dalam pelaksanaan dialog terdapat pelanggaran hukum, Farhan menyarankan, agar diselesaikan melalui koridor yang ada [baca: Presiden Megawati: Tindak Tegas GAM].
Anggota forum juga mendesak pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Masalah Aceh. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, legislatif, dan tokoh masyarakat Aceh. Nantinya, komisi ini akan bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, Komandan Resor Militer 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri A.Y. Nasution meminta kepada Pasukan Rajawali yang baru bertugas di Aceh Timur agar tak menyakiti hati rakyat. Sebab, mereka hanya bertugas selama setahun. Jika tugas selesai dan mereka ditarik ke markas masing-masing maka pasukan teritorial yang menanggung akibat tindakan kurang simpatik itu.
Saat berkunjung ke Aceh Timur, A.Y. Nasution memerintahkan pasukannya untuk membongkar barikade jalan yang dipasang di depan pos TNI. Pembongkaran dilakukan karena ada dugaan barikade sengaja dipasang anggota TNI sebagai sarana memungli para sopir bus dan truk.
Para sopir bus jurusan Medan-Aceh mengaku kerap dipungli Rp 5.000 apabila melintasi pos-pos tertentu. Sedangkan jumlah pungli bagi sopir truk lebih besar. Seorang sopir truk bernama Nasir mengaku pernah membayar Rp 200 ribu karena pengemudi truk di depannya tak membayar saat mengikuti rombongan Danrem ke Aceh Timur. Menurut dia, selama perjalanan dari Desa Meurudu, Pidie menuju Aceh Timur, ia telah menghabiskan Rp 1 juta.
Kondisi terakhir di Aceh bukan hanya mencemaskan para sopir truk. Ribuan siswa dari sejumlah kabupaten juga mulai pindah ke Banda Aceh. Mereka berniat melanjutkan pendidikan di ibu kota NAD karena kondisi keamanan di kampung halaman tak lagi kondusif.
Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Ramli Rasyid, dalam dua hari lebih dari 2.000 surat rekomendasi kepindahan yang dikeluarkan dinas pendidikan setempat. Ini membuat jumlah pendaftar di tingkat SLTP dan SLTA membengkak hingga mencapai 10 ribu orang. Padahal, daya tampung SLTA hanya 3.260 siswa dan SLTP 3.700 orang. Dengan begitu, hampir separuh dari pendaftar harus ditolak.(ULF/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Farhan, pendekatan militeristik hanya membuat masyarakat Tanah Rencong semakin benci terhadap pemerintah. Sebab, mereka masih trauma dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), beberapa waktu silam. Selain itu, tindak pelanggaran hak asasi manusia juga akan bakal terjadi lagi.
Sebanyak 14 wakil rakyat yang tergabung dalam Forum Bersama Anggota DPR asal Aceh menilai, penyelesaian terbaik dalam kasus Aceh adalah menggunakan media dialog. Sebab, forum yang selama ini dibangun antara pemerintah dan GAM telah banyak memberikan titik terang, meski masih ada pelanggaran. Jika dalam pelaksanaan dialog terdapat pelanggaran hukum, Farhan menyarankan, agar diselesaikan melalui koridor yang ada [baca: Presiden Megawati: Tindak Tegas GAM].
Anggota forum juga mendesak pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Masalah Aceh. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, legislatif, dan tokoh masyarakat Aceh. Nantinya, komisi ini akan bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, Komandan Resor Militer 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri A.Y. Nasution meminta kepada Pasukan Rajawali yang baru bertugas di Aceh Timur agar tak menyakiti hati rakyat. Sebab, mereka hanya bertugas selama setahun. Jika tugas selesai dan mereka ditarik ke markas masing-masing maka pasukan teritorial yang menanggung akibat tindakan kurang simpatik itu.
Saat berkunjung ke Aceh Timur, A.Y. Nasution memerintahkan pasukannya untuk membongkar barikade jalan yang dipasang di depan pos TNI. Pembongkaran dilakukan karena ada dugaan barikade sengaja dipasang anggota TNI sebagai sarana memungli para sopir bus dan truk.
Para sopir bus jurusan Medan-Aceh mengaku kerap dipungli Rp 5.000 apabila melintasi pos-pos tertentu. Sedangkan jumlah pungli bagi sopir truk lebih besar. Seorang sopir truk bernama Nasir mengaku pernah membayar Rp 200 ribu karena pengemudi truk di depannya tak membayar saat mengikuti rombongan Danrem ke Aceh Timur. Menurut dia, selama perjalanan dari Desa Meurudu, Pidie menuju Aceh Timur, ia telah menghabiskan Rp 1 juta.
Kondisi terakhir di Aceh bukan hanya mencemaskan para sopir truk. Ribuan siswa dari sejumlah kabupaten juga mulai pindah ke Banda Aceh. Mereka berniat melanjutkan pendidikan di ibu kota NAD karena kondisi keamanan di kampung halaman tak lagi kondusif.
Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Ramli Rasyid, dalam dua hari lebih dari 2.000 surat rekomendasi kepindahan yang dikeluarkan dinas pendidikan setempat. Ini membuat jumlah pendaftar di tingkat SLTP dan SLTA membengkak hingga mencapai 10 ribu orang. Padahal, daya tampung SLTA hanya 3.260 siswa dan SLTP 3.700 orang. Dengan begitu, hampir separuh dari pendaftar harus ditolak.(ULF/Tim Liputan 6 SCTV)