Liputan6.com, Jakarta: Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan, biaya pengamanan untuk TNI-Polri sudah dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu. PT FI mengaku mengeluarkan anggaran keamanan 14 juta dolar AS pada periode 2010.
"Angka yang diakses dalam situs resmi, terakhir 2010 sebesar 14 juta dolar AS. Kalau 2009 saya harus balik lagi ke laporan 2009," ujar Senior Manajer Bidang Hukum PTFI, Clementino Lamury, dalam jumpa pers di kantor PTFI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/11) sore.
Lamury menjelaskan, biaya pengamanan ini sudah dilakukan sejak lama. Lamury juga menegaskan, pengamanan ini bersifat suka rela dengan anggaran biaya dalam bentuk sarana dan prasarana.
"Penugasan petugas keamanan untuk mengamankan wilayah kami yang merupakan objek vital nasional. Sifatnya sukarela. Memang sudah lama, kita melakukannya sudah bertahun-tahun," katanya.
Lamury pun menegaskan, pengamanan ini menurutnya wajar karena sesuai dengan Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004. "Terus kembali tentang hukum tadi. Kami melakukan ini sesuai prinsip-prinsip sukarela tentang keamanan dan HAM yang dilansir pemerintahan dua negara, AS dan Inggris," ujarnya.
Lebih lanjut menanggapi soal pemberian bantuan dalam bentuk uang, Lamury membantah dengan tegas. Lamaury kembali menegaskan bahwa dana pengamanan ini dikeluarkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. "80 persen disampaikan dalam bentuk barang dan jasa. Semua itu kami catat, kami laporkan sebagaimana yang disampaikan," katanya. (ADI)
"Angka yang diakses dalam situs resmi, terakhir 2010 sebesar 14 juta dolar AS. Kalau 2009 saya harus balik lagi ke laporan 2009," ujar Senior Manajer Bidang Hukum PTFI, Clementino Lamury, dalam jumpa pers di kantor PTFI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/11) sore.
Lamury menjelaskan, biaya pengamanan ini sudah dilakukan sejak lama. Lamury juga menegaskan, pengamanan ini bersifat suka rela dengan anggaran biaya dalam bentuk sarana dan prasarana.
"Penugasan petugas keamanan untuk mengamankan wilayah kami yang merupakan objek vital nasional. Sifatnya sukarela. Memang sudah lama, kita melakukannya sudah bertahun-tahun," katanya.
Lamury pun menegaskan, pengamanan ini menurutnya wajar karena sesuai dengan Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004. "Terus kembali tentang hukum tadi. Kami melakukan ini sesuai prinsip-prinsip sukarela tentang keamanan dan HAM yang dilansir pemerintahan dua negara, AS dan Inggris," ujarnya.
Lebih lanjut menanggapi soal pemberian bantuan dalam bentuk uang, Lamury membantah dengan tegas. Lamaury kembali menegaskan bahwa dana pengamanan ini dikeluarkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. "80 persen disampaikan dalam bentuk barang dan jasa. Semua itu kami catat, kami laporkan sebagaimana yang disampaikan," katanya. (ADI)