Liputan6.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR memiliki potensi penyimpangan anggaran yang luar biasa dalam mengatur keuangan negara.
Pramono meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi DPR dan Pemerintah dalam merencanakan pengeluaran keuangan negara tersebut. "Saya selalu mengatakan bahwa banggar dan pemerintah yang membidangi itu memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga memiliki potensi penyimpangan," Kata Pram sapaan Akrabnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Lebih lanjut Politisi PDIP ini juga mengatakan bahwa penyimpangan itu selalu melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan orang-orang yang mungkin yang ada di dalam lingkaran banggar tersebut.
"Agar hal itu tidak terjadi di awal saya selalu mengatakan undang KPK untuk terlibat aktif sehingga kasus seperti Kemenpora, Kemenakertrans dansebagainya, itu bisa ditanggulangi sejak awal," tuturnya. Dengan demikian ia mendorong agar KPK dapat segera menuntaskan kasus tersebut hingga tuntas. Dan KPK diminta juga tidak hanya menangkap orang-orang yang hanya sebagai perantara saja tetapi juga otak pelakunya. (ARI)
Pramono meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi DPR dan Pemerintah dalam merencanakan pengeluaran keuangan negara tersebut. "Saya selalu mengatakan bahwa banggar dan pemerintah yang membidangi itu memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga memiliki potensi penyimpangan," Kata Pram sapaan Akrabnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Lebih lanjut Politisi PDIP ini juga mengatakan bahwa penyimpangan itu selalu melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan orang-orang yang mungkin yang ada di dalam lingkaran banggar tersebut.
"Agar hal itu tidak terjadi di awal saya selalu mengatakan undang KPK untuk terlibat aktif sehingga kasus seperti Kemenpora, Kemenakertrans dansebagainya, itu bisa ditanggulangi sejak awal," tuturnya. Dengan demikian ia mendorong agar KPK dapat segera menuntaskan kasus tersebut hingga tuntas. Dan KPK diminta juga tidak hanya menangkap orang-orang yang hanya sebagai perantara saja tetapi juga otak pelakunya. (ARI)
