Liputan6.com, Pontianak: Peserta Pemilihan Umum 2004 mendatang bakal bertambah. Kini, giliran organisasi massa Pemuda Pancasila yang latah ingin mendirikan partai baru: Partai Patriot Pancasila. Organisasi kepemudaan itu akan melebur dengan beberapa partai gurem yang tak mendapat kursi pada Pemilu 1999. Kini, rencana pendirian partai ini tengah digodok matang. "Kita segera menggelar musyawarah nasional," kata Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Yapto Suryo Sumarno pada Musyawarah Wilayah PP di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (13/5).
Namun, Yapto menegaskan, anggota PP yang kini berjumlah enam juta orang tak wajib bergabung dalam partai itu. Ketua Partai Patriot Pancasila juga tak harus berasal dari organisasi yang terkenal dengan sebutan "organisasi preman" itu. "Meski Partai Patriot Pancasila dibidani PP," kata Yapto.
Yapto juga menolak PP diidentikkan dengan preman. Menurut dia, PP sudah berupaya menghilangkan citra itu dengan berencana meningkatkan pendidikan dan menyiapkan lapangan pekerjaan buat seluruh anggotanya.
Rencana pembentukan Partai Patriot Pancasila sebenarnya bukan kabar anyar. Sebab, niat itu sudah ditiupkan sejak Januari 2001 [baca: Partai Patriot Pancasila Siap Dideklarasikan]. Kala itu Yapto mengatakan, akan menggelar musyawarah nasional pertama pada November 2001 yang dihadiri utusan dari 21 provinsi.(MTA/Amin Alkadrie)
Namun, Yapto menegaskan, anggota PP yang kini berjumlah enam juta orang tak wajib bergabung dalam partai itu. Ketua Partai Patriot Pancasila juga tak harus berasal dari organisasi yang terkenal dengan sebutan "organisasi preman" itu. "Meski Partai Patriot Pancasila dibidani PP," kata Yapto.
Yapto juga menolak PP diidentikkan dengan preman. Menurut dia, PP sudah berupaya menghilangkan citra itu dengan berencana meningkatkan pendidikan dan menyiapkan lapangan pekerjaan buat seluruh anggotanya.
Rencana pembentukan Partai Patriot Pancasila sebenarnya bukan kabar anyar. Sebab, niat itu sudah ditiupkan sejak Januari 2001 [baca: Partai Patriot Pancasila Siap Dideklarasikan]. Kala itu Yapto mengatakan, akan menggelar musyawarah nasional pertama pada November 2001 yang dihadiri utusan dari 21 provinsi.(MTA/Amin Alkadrie)