Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah fungsionaris dua partai politik berbasis massa nahdliyin, yakni Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan Partai Nahdlatul Umat (PNU) menemui Pengurus Besar NU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (1/5). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas kemungkinan afiliasi PKU dan PNU dalam sebuah parpol baru dengan bendera NU.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKU Asnawi Latief, organisasi massa Islam itu perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Alasannya, untuk menyatukan potensi kaum nahdliyin yang selama ini tersebar di berbagai parpol. Apalagi, NU memiliki massa yang cukup besar. Usulan serupa juga disampaikan jajaran pengurus PNU.
Menanggapi usulan tadi, Ketua PBNU Kiai Haji Sholahuddin Wahid mengatakan, NU sebagai ormas tak akan masuk ke wilayah politik praktis atau menjadi parpol. Menurut adik kandung Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid ini, untuk menghimpun potensi warga nahdliyin adalah menempuh stambus accord atau penggabungan suara di antara partai-partai Islam.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi berpandangan bahwa politik praktis hanya akan menyita seluruh perhatian. Sehingga dikhawatirkan kepentingan kaum nahdilyin akan terabaikan.
Sekadar diketahui, PBNU secara resmi mengumumkan kembali ke Khitah 1926 dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 1984. Ketika itu, Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa Khitah 1926 adalah komitmen NU pada basis kultural dan transformasi masyarakat. Dengan kata lain, NU sebagai organisasi sosial dan bukan politik. PBNU pun menyatakan diri "keluar" dari Partai Persatuan Pembangunan dan membebaskan anggotanya memilih parpol yang mereka sukai.
Kendati demikian, saat era reformasi terutama menjelang Pemilihan Umum 1999, Gus Dur melakukan manuver politik yang akhirnya mengantarkan dia ke kursi kepresidenan. Saat itulah, Partai Kebangkitan Bangsa dideklarasikan oleh sejumlah ulama NU termasuk Gus Dur. Bersamaan dengan deklarasi PKB, sejumlah parpol baru mengatasnamakan berbasis massa nahdliyin juga dideklarasikan. Atas hal itu, sejumlah kalangan menilai bahwa kalangan NU sudah mulai berpolitik praktis secara terselubung dan mengingkari komitmen mereka sendiri.(ANS/Imelda Sari dan Dwi Ningdyas)
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKU Asnawi Latief, organisasi massa Islam itu perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Alasannya, untuk menyatukan potensi kaum nahdliyin yang selama ini tersebar di berbagai parpol. Apalagi, NU memiliki massa yang cukup besar. Usulan serupa juga disampaikan jajaran pengurus PNU.
Menanggapi usulan tadi, Ketua PBNU Kiai Haji Sholahuddin Wahid mengatakan, NU sebagai ormas tak akan masuk ke wilayah politik praktis atau menjadi parpol. Menurut adik kandung Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid ini, untuk menghimpun potensi warga nahdliyin adalah menempuh stambus accord atau penggabungan suara di antara partai-partai Islam.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi berpandangan bahwa politik praktis hanya akan menyita seluruh perhatian. Sehingga dikhawatirkan kepentingan kaum nahdilyin akan terabaikan.
Sekadar diketahui, PBNU secara resmi mengumumkan kembali ke Khitah 1926 dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 1984. Ketika itu, Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa Khitah 1926 adalah komitmen NU pada basis kultural dan transformasi masyarakat. Dengan kata lain, NU sebagai organisasi sosial dan bukan politik. PBNU pun menyatakan diri "keluar" dari Partai Persatuan Pembangunan dan membebaskan anggotanya memilih parpol yang mereka sukai.
Kendati demikian, saat era reformasi terutama menjelang Pemilihan Umum 1999, Gus Dur melakukan manuver politik yang akhirnya mengantarkan dia ke kursi kepresidenan. Saat itulah, Partai Kebangkitan Bangsa dideklarasikan oleh sejumlah ulama NU termasuk Gus Dur. Bersamaan dengan deklarasi PKB, sejumlah parpol baru mengatasnamakan berbasis massa nahdliyin juga dideklarasikan. Atas hal itu, sejumlah kalangan menilai bahwa kalangan NU sudah mulai berpolitik praktis secara terselubung dan mengingkari komitmen mereka sendiri.(ANS/Imelda Sari dan Dwi Ningdyas)