Liputan6.com, Jakarta: Komisi Keuangan DPR memanggil PT Merpati Nusantara Airlines dan Kementerian Keuangan, Selasa (10/5) malam, terkait proses pembelian pesawat MA-60 yang dianggap kontroversial. Pembelian pesawat asal Cina itu dipertanyakan DPR karena diduga terjadi penggelembungan harga. Juga pengambilan keputusan pembelian yang pernah ditolak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu.
Namun, Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo dan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution tidak bisa menjawab pertanyaan tentang siapa yang memutuskan membeli pesawat tersebut. Rapat akhirnya ditunda dan akan kembali dilanjutkan Rabu malam ini. Sardjono yang sempat ditanyai wartawan usai rapat justru kembali menegaskan jaminan bahwa MA-60 aman.
Menurut PT Merpati, pembelian 15 pesawat tipe MA-60 buatan Xian Aircraft Cina didapatkan dari penerusan perjanjian pinjaman dari pemerintah Cina dan Indonesia dengan nilai total pinjaman Rp 2,17 triliun. Kesepakatan itu pun telah disetujui tahun 2006 lalu meski baru dicairkan pada 2010.(ADO)
Namun, Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo dan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P Nasution tidak bisa menjawab pertanyaan tentang siapa yang memutuskan membeli pesawat tersebut. Rapat akhirnya ditunda dan akan kembali dilanjutkan Rabu malam ini. Sardjono yang sempat ditanyai wartawan usai rapat justru kembali menegaskan jaminan bahwa MA-60 aman.
Menurut PT Merpati, pembelian 15 pesawat tipe MA-60 buatan Xian Aircraft Cina didapatkan dari penerusan perjanjian pinjaman dari pemerintah Cina dan Indonesia dengan nilai total pinjaman Rp 2,17 triliun. Kesepakatan itu pun telah disetujui tahun 2006 lalu meski baru dicairkan pada 2010.(ADO)
