Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak menambah polemik pada tahun politik. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai hal itu bisa menyulitkan Presiden Jokowi.
Pernyataan Hidayat menyusul rencana penunjukan dua jenderal polisi sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Advertisement
"Sebaiknya Pak Mendagri tidak menambah polemik, tidak menambah beban bagi Pak Jokowi," ucap Hidayat di kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Wakil Ketua MPR RI itu menampik argumentasi Tjahjo menunjuk jenderal polisi sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat lantaran faktor keamanan. Menurut Hidayat, Jabar tidak masuk kategori wilayah rawan.
Informasi itu ia dapat dari rapat dengar pendapat antara TNI dan Menteri Pertahanan di Komisi I DPR, Senin, 29 Januari lalu.
"Yang masuk daerah rawan kelas tinggi itu adalah Papua, Maluku, Kalimantan Barat," jelas Hidayat.
Hidayat pun menilai masalah keamanan bukan ranah penjabat gubernur, melainkan Kapolda. Karenanya, ia berharap pilkada jangan dibuat gaduh wacana jenderal sebagai penjabat Gubernur.
"Saya kira itu lebih bijak dan lebih baik, kalau, sekali lagi Pak Mendagri mencabut usulannya dan tak perlu melanjutkan," kata Hidayat.
Sipil Juga Mumpuni
Hidayat menilai kalangan sipil juga tidak kalah mumpuni memimpin daerah selama masa pilkada. Ia merujuk pada kasus di DKI.
Kala itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono memimpin DKI selama tiga bulan sebagai pelaksana tugas.
"Aman, damai. Padahal, siapa yang enggak tahu kondisi Jakarta," ungkap Hidayat.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini
Advertisement
