Liputan6.com, Jakarta
Berlakukan Pembayaran Berkala untuk Bangun Jalan Perbatasan
Terkait pembangunan jalan lainnya di Papua, yaitu jalan perbatasan dengan Papua Nugini, Gani menyatakan itu masih akan sulit tembus pada 2019.
"Kendala utamanya di sana adalah kontur tanah, yang mana kita harus menembus pegunungan dengan membuat terowongan," dia menjelaskan.
Keadaan tersebut membuat Kementerian PUPR harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang teramat besar. Rencananya, PUPR akan menerapkan skema pembayaran secara berkala (Availability Payment).
"Kita akan menghitung dulu berapa besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan ini. Jika sudah, itu kemudian akan dilelangkan kepada kontraktor yang juga akan menjadi investor awal," ujarnya.
"Biaya awal ditanggung oleh kontraktor. Nantinya, pemerintah akan mencicil utang untuk itu dalam jangka waktu 15-20 tahun. Uang yang harus dikeluarkan untuk proyek jalan perbatasan Papua terlalu besar, diperkirakan di atas Rp 20 triliun. APBN kita masih belum bisa mendanai itu," dia menandaskan.