Liputan6.com, Tunis: Setelah berhari-hari berada dalam keadaan yang tidak pasti, rakyat Tunisia menuntut pengganti Presiden Tunisia yang dilengserkan untuk membentuk pemerintahan baru. Menurut Kantor Berita Xinhua, Ahad (16/1), presiden sementara Foued Mebazaa meminta Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi untuk membentuk pemerintah koalisi. Seperti dilansir dari siaran berita Al-Arabiya, langkah ini dipandang sebagai upaya dalam menyelamatkan pemerintah dari ambang kehancuran [baca: Tunisia Masih Berstatus Darurat].
Dalam pidato televisi, Mebazaa yang juga mantan Ketua Parlemen Tunisia, mengatakan kepentingan nasional lebih diutamakan dengan membentuk pemerintah persatuan nasional. Tindakan Mebazaa tersebut mendapat dukungan dari para pemimpin oposisi Tunisia. Pemerintah persatuan darurat akan secepatnya dibentuk untuk mengakhiri kerusuhan yang mencengkeram negara itu.
"Kami menyerukan kepada semua fraksi politik untuk bekerja sama dalam pembentukan pemerintah yang mendesak guna kepentingan nasional," ungkap Premier Ghannouchi, anggota senior dari Uni Demokratik Unionis (UDU), saat diwawancara Al-Jazerra. Ia juga menyerukan tokoh-tokoh oposisi dipersilakan untuk kembali ke Tunisia. "Semua tokoh oposisi politik yang tinggal di pengasingan dapat kembali ke Tanah Air, tanpa ketakutan akan pelecehan atau hukuman," katanya.
Sedangkan presiden Tunisia yang digulingkan, Zine El Abidine Ben Ali, tidak akan diizinkan untuk melakukan peran politik di Arab Saudi. Ben Ali yang saat tengah berada di Mesir, disebut sebagai "pengungsi politik" bukan lagi "kepala negara". Ia juga tidak akan bisa lagi memberi pernyataan politik, melakukan kegiatan politik atau menghubungi kroninya dalam mengatur keadaan di Tunisia.(DES/ANS)
Dalam pidato televisi, Mebazaa yang juga mantan Ketua Parlemen Tunisia, mengatakan kepentingan nasional lebih diutamakan dengan membentuk pemerintah persatuan nasional. Tindakan Mebazaa tersebut mendapat dukungan dari para pemimpin oposisi Tunisia. Pemerintah persatuan darurat akan secepatnya dibentuk untuk mengakhiri kerusuhan yang mencengkeram negara itu.
"Kami menyerukan kepada semua fraksi politik untuk bekerja sama dalam pembentukan pemerintah yang mendesak guna kepentingan nasional," ungkap Premier Ghannouchi, anggota senior dari Uni Demokratik Unionis (UDU), saat diwawancara Al-Jazerra. Ia juga menyerukan tokoh-tokoh oposisi dipersilakan untuk kembali ke Tunisia. "Semua tokoh oposisi politik yang tinggal di pengasingan dapat kembali ke Tanah Air, tanpa ketakutan akan pelecehan atau hukuman," katanya.
Sedangkan presiden Tunisia yang digulingkan, Zine El Abidine Ben Ali, tidak akan diizinkan untuk melakukan peran politik di Arab Saudi. Ben Ali yang saat tengah berada di Mesir, disebut sebagai "pengungsi politik" bukan lagi "kepala negara". Ia juga tidak akan bisa lagi memberi pernyataan politik, melakukan kegiatan politik atau menghubungi kroninya dalam mengatur keadaan di Tunisia.(DES/ANS)
