Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar masalah e-KTP segera dituntaskan. Jadi, masalah ini tak mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2018.
"Saya ingin permasalahan e-KTP ini jelas selesai ya. Karena ini menyangkut banyak hal. Persiapan Pilkada 2018, Pilpres 2019, Pileg. Utamanya kan kelengkapan yang prima dari penyelenggara e-KTP. Karena itu tadi saya minta hal yang belum selesai segera dituntaskan," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 30 Oktober 2017.
Advertisement
Jika tak segera diselesaikan, masalah e-KTP ini akan mempengaruhi pemilih. "Jumlah pemilih kan harus lengkap, persyaratannya kan KTP itu. Kalau belum selesai kan perhitungannya jadi salah," jelas Wiranto.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini 96 persen masyarakat sudah merekam e-KTP.
"Enggak ada (masalah baru). Jujur masih ada sekian juta, 2-3 juta yang belum rekam ulang. Yang belum rekam ulang, enggak bisa pemerintah jemput bola tapi sama-sama warga proaktif. Tiga jutaan yang paling banyak TKI, TKW yang kerja dan tinggal di luar negeri," jelas Tjahjo.
Dia juga mengingatkan kepada para TKI agar segera merekam e-KTP sebelum pilkada dan pilpres. Tjahjo tidak ingin kejadian di Pilkada DKI Jakarta yang langsung datang ke TPS, terulang lagi.
"Ya datanya enggak ada dong. Harus mulai sekarang rekam data supaya jangan double data," pungkas Tjahjo.
Terganggu karena Kasus
Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerja maksimal menggarap KTP elektronik atau e-KTP, lantaran sedikitnya ada 68 pejabat Kemendagri ikut diperiksa KPK terkait hal ini.
"Selama 1,5 tahun staf saya harus bolak-balik diperiksa 7-8 jam. Pekerjaan jadi terganggu," kata Tjahjo usai kuliah umum di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Kamis (27/10/2017).
Meski demikian, Tjahjo bersyukur proyek pengadaan blangko e-KTP sudah diselesaikan tahun ini. Seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapatkan haknya memiliki e-KTP.
"Sebanyak 7,8 juta e-KTP sudah dicetak dan siap untuk dibagikan ke wilayah," kata Tjahjo.
Namun untuk pendistribusian e-KTP, ucap Tjahjo, tidak bisa langsung seluruhnya karena butuh waktu dan tenaga.
"Enggak mungkin langsung, harus bertahap. Satu juta dulu kita bagi," kata Tjahjo.
Saksikan video di bawah ini:
Advertisement
