Liputan6.com, Jakarta Selama tiga tahun, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah mengeluarkan kebijakan fenomenal mulai dari mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan infrastruktur sampai pemerataan ekonomi, seperti distribusi sertifikat tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi dimulai dengan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan, dan bantuan sosial.
"Kita konversi subsidi menjadi pengeluaran buat bangun infrastruktur, bansos, pendidikan. Karena pemerintah sangat sadar perlu membangun pondasi pertumbuhan, produktivitas, dan pemerataan," ujarnya saat Konferensi Pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Baca Juga
Advertisement
Diakui Darmin, pemerintah telah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan 2 program. Total nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 4.197 triliun, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, irigasi, bendungan, perumahan, dan lainnya.
"Infrastruktur di negara kepulauan, seperti Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah. Tidak hanya di setiap pulau besar, tapi merata di seluruh wilayah. Jadi mengorbankan subsidi, menggenjot infrastruktur, dan bansos tepat sasaran," jelasnya.
Kebijakan lain yang sudah dikeluarkan pemerintah, kata Darmin, adalah kebijakan sektoral. Pemerintah fokus pada peningkatan daya saing industri nasional, ekspor, dan investasi guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui 16 paket kebijakan ekonomi.
Paket-paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 16 sudah diterbitkan pemerintah sejak 9 September 2015 mengenai meningkatkan daya saing industri, dan terakhir paket kebijakan ke-16 terkait kemudahan berusaha di Indonesia dengan membentuk single submission.
"Dari kebijakan-kebijakan ini sebetulnya sudah menunjukkan pembangunan yang dirancang pemerintah cukup seimbang. Indikator makro, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, gini rasio semua mencapai hasil positif," tuturnya.
"Jarang ada negara yang bisa indikator makronya tumbuh positif, tapi indikator lainnya juga demikian. Biasanya selalu bertentangan," Darmin menambahkan.
Menurut Darmin, pemerintah menyadari bahwa kebijakan itu belum cukup karena perlu transformasi dalam perekonomian. Pemerintah menambah kebijakan lain, yaitu transformasi yang bergerak dari sektor-sektor kurang baik produktivitasnya, seperti dari pertanian ke pariwisata, sektor keuangan, dan lainnya.
Selanjutnya, kebijakan pemerataan ekonomi. Ada tiga pilar utama dalam kebijakan ini. Darmin menjelaskan, pertama akses terhadap lahan. Meliputi, reforma agraria, pertanian, perkebunan, perumahan yang terjangkau, nelayan dan budidaya rumput laut.
"Pemerintah akan mengejar distribusi sertifikat tanah tahun ini 5 juta sertifikat. Kemudian jadi 7 juta sertifikat, dan bertambah lagi menjadi 9 juta sertifikat," tutur Darmin.
Pilar kedua, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar. Sedangkan pilar ketiga, kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi, entrepreneurship, dan pasar tenaga kerja.
Tujuan pemerintah melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasu untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia, sehingga dapat memberantas kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan.
"Pembangunan infrastruktur, termasuk untuk industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kebijakan sektoral, kebijakan pemerataan ekonomi, dan bansos, kita yakin kalau konsisten, bukan hanya bisa mewujudkan pertumbuhan yang bagus. Tapi menjadi pondasi bagi kita untuk keluar middle income trap," tutur Darmin.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp 22,75 triliun pada 2015. Realisasinya sebanyak 1 juta akad kredit, baik untuk kredit mikro sampai dengan Rp 25 juta dan KUR ritel dengan plafon Rp 500 juta. Suku bunga yang ditetapkan sebesar 12 persen. Program penyaluran KUR makin baik dengan tingkat bunga satu digit, yakni 9 persen.
Realisasi penyalurannya per Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun dengan 43 juta akad kredit. Sementara target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 110 triliun. Porsinya KUR mikro 81 persen, ritel 18 persen, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1 persen. Tingkat bunga yang ditetapkan 1 persen.
Pemerintahan Jokowi-JK juga meluncurkan program Sejuta Rumah untuk menyediakan hunian rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
