Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, politik TNI adalah politik negara. Sampai kapan pun TNI akan setia pada NKRI.
"Izinkan saya menegaskan kembali, sekali lagi bahwa sampai kapan pun TNI akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit yang tadi disampaikan," tegas Gatot berapi-api, dalam sambutan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).
Advertisement
Gatot menyebutkan, bagi TNI, kecintaan pada NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah sendi utama, yang melekat erat pada setiap jiwa dan wajah prajurit.
"Pada saat yang sama saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegaknya kesatuan Indonesia, yang di dalamnya terangkum ketaatan hukum, untuk kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun," kata Panglima TNI.
Gatot juga menegaskan, TNI tetap setia dan taat pada pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden. Tidak ada keraguan bagi kesetiaan prajurit pada pimpinan tertinggi.
"Serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah secara konstitusi. Sekali lagi jangan ragukan kesetiaan TNI," tandas Panglima TNI.
Manuver Politik
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, soal isu pemesanan 5.000 pucuk senjata. Informasi semacam itu, menurut dia, seharusnya tidak diungkap di forum terbuka.
Sebab, kata Al Araf, hal tersebut sudah pasti memicu polemik yang memunculkan segala implikasi. Dia menengarai ada niat lain di balik pernyataan Gatot. Pernyatan tersebut juga bisa dilihat dari kaca mata politik.
"Ini dimaknai sebagai manuver politik. Karena kita yakin, Panglima paham informasi intel itu bersifat rahasia dan tidak sepantasnya disampaikan pada publik," ujar pengamat militer itu di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 25 September 2017.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
