Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengukuhkan 100 orang lebih, sebagai pengurus baru yang tersebar di seluruh perguruan tinggi. Jumlah tersebut merupakan pengurus harian, baik PB PMII maupun Korps PMII Putri (Kopri).
Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang mengatakan, momen Hari Kesaktian Pancasila dijadikan pelecut semangat pengurus, untuk menangkal radikalisme. Pancasila sebagai azas tunggal dalam berorganiasi.
Advertisement
"Tidak ada lagi azas yang lainnya dalam berorganisasi dan bernegara," tegas Agus, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.
Agus menegaskan, PMII dipastikan berkomitmen menjadi garda terdepan dalam proses deradikalisasi di kampus. Dia menyayangkan adanya organisasi yang ngotot menggantikan Pancasila dan munculnya radikalisme di dunia pendidikan.
Dengan keberadaan PMII yang sudah memiliki 230 cabang dan 24 koordinator cabang di seluruh Indonesia, kata Agus, bukan hal yang tak mungkin jika organisasi ini bisa menangkal radikalisasi di kalangan kampus.
"PMII akan mampu memperkenalkan Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin," kata dia.
Menurut Agus, PB PMII memiliki empat agenda besar. Antaralain, membumikan ahlusunnah wal jama'ah di internal kampus, fokus modulasi dalam gerakan advokasi, mendorong gerakan enterpreneurship, dan memperkenalkan Islam yang ramah dalam ranah internasional, terutama di forum-forum internasional.
"Untuk itu, diharapkan para pengurus bisa menjaga kekompakan. Di mana, kekompakan menjadi syarat dan modal dalam bergerak," tandas Ketua Umum PB PMII.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Istigasah untuk Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Pengukuhan PB PMII Mukhtar Ansori Attijani menyebutkan, pengukuhan dan Rakernas PB PMII merupakan pijakan awal membangun organisasi.
"Tentunya diawali dengan istigasah dan doa bersama untuk bangsa. Serta, PMII senantiasa mampu mengawal bangsa ini dengan penuh semangat mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa," Agus memungkasi.
Pengukuhan ini dihadiri Ketua Mabinas PMII Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Advertisement
