Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kerap mendapat serangan di media sosial. Langkah apa pun dilakukan pemerintah dikritisi dan dianggap keliru.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menilai, masyarakat perlu memberi kesempatan Jokowi bekerja. Cap negatif, menurut dia, jangan buru-buru disematkan.
Advertisement
"Saya kenal Beliau ini orang yang kerja, kerja, kerja. Orangnya sederhana, orangnya enggak neko-neko, tapi dicap ini, dicap itu. Tolong cap-cap ini dikesampingkan dululah," kata Sidarto di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Mantan Ketua MPR itu mengatakan, masyarakat harus punya kesadaran konstitusional. Ia mengatakan sepantasnya publik memberi kesempatan kepada Jokowi untuk bekerja.
Karena, sesuai konstitusi, Jokowi-JK memang dipilih untuk menjabat semalama 5 tahun.
"Beri kesempatan Beliau bekerja 5 tahun, wong dipilih rakyat 5 tahun gimana sih. Betul enggak. Baru kerja sudah dicap ini, dicap itu. Itu tidak baik untuk kepentingan bangsa lah. Tidak baik, tidak baik," ujar Sidarto.
Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:
Kritik Prabowo
Kritik terhadap jokowi tidak hanya dilkaukan di media sosial. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah terkait Rohingya merupakan pencitraan.
"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan (kepada Rohingya), menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai," ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat untuk membantu etnis Rohingya di Myanmar. Jika Indonesia kuat, kata Prabowo, maka Indonesia akan disegani oleh bangsa lainnya.
"Jadi saudara-saudara percaya sama saya, kalau kita kuat, kita bisa bantu kaum Rohingya," ujar dia.
Menurut Budi, pernyataan Prabowo itu berlebihan. "Menurut kami, sebagai negarawan Pak Prabowo harusnya memberi saran yang konstruktif," tandas Budi.