Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mempersilakan bila ada organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu mengirim pasukan ke Rakhine, Myanmar.
"Silakan saja. Boleh-boleh saja," kata Said di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Advertisement
Said menambahkan, pihaknya juga sudah berperan dalam penyelesaian konflik Rohingya melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Said menyebut Ketua AKIM merupakan kader NU.
"Yusuf Ali kan Ketua AKIM. Ketuanya sudah NU," imbuh dia.
Said Aqil Siradj menilai, konflik ini lebih pada masalah politik.
"Ini sebetulnya politik saja dan gap sosial yang sangat lebar," ujar Said.
Said Aqil mengatakan, di Rakhine State terdapat sumber gas dan minyak yang dinilai cukup besar. Said Aqil tidak habis pikir tentang sikap militer Myanmar yang begitu keji melakukan kekerasan. Padahal, warga Rohingya tidak melawan.
Saksikan video menarik di bawah ini:
Harus Maksimal
Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, selain memberi bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah diplomatik yang meyakinkan pada Myanmar.
Tujuannya, kata Robikin, untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
"Semua itu didasarkan semata pertimbangan kemanusiaan, sesuai kaidah politik bebas-aktif," kata Robikin, seperti dilansir Antara, Minggu, 3 September 2017.
Robikin menjelaskan, berdasarkan laporan utusan PBNU yang tergabung dalam misi kemanusiaan, Indonesia satu-satunya negara yang dipercaya dan diizinkan pemerintah Myanmar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di negara tersebut.
"Indonesia harus mengoptimalkan kepercayaan itu," kata dia.
Namun, menurut Robikin, masyarakat Indonesia tidak perlu terpancing dan mengusik harmoni di tengah keragaman yang ada di Indonesia.
Advertisement
