Liputan6.com, Yerikho: Di tengah situasi keamanan yang tidak menentu, pemerintah Jepang meresmikan pembangunan komplek pertanian di Tepi Barat. Pembangunan itu merupakan kerja sama Jepang dengan pemerintah otoritas Palestina. Demikian diungkapkan wakil Pemerintah Jepang untuk Palestina Hideaki Yamamoto di Yerikho, Tepi Barat, Selasa (12/10).
Yamamoto mengatakan, peresmian pembangunan komplek pertanian bertujuan mempromosikan kemandirian ekonomi Palestina. Proyek itu merupakan salah satu program bantuan pemerintah Jepang yang diluncurkan oleh Menteri Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada 2006 silam. Koizumi optimistis, industri ekspor pertanian di sekitar lembah Yordan yang rawan konflik itu mampu dikembangkan.
Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad menyambut gembira investasi Jpeang di negerinya. Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi warga, namun juga dukungan besar secara politis bagi negara Palestina yang berdaulat pada masa mendatang.
Beberapa sumber menyebutkan, Negeri Matahari Terbit juga berencana membangun jalan akses dari komplek pertanian menuju Yordania. Hingga kini, pelaksanaan proyek itu masih terhambat, karena sebagian wilayah jalan tersebut dikuasai pemerintah zionis Israel dan belum mendapatkan izin.(NHK/Mofa/SHA)
Yamamoto mengatakan, peresmian pembangunan komplek pertanian bertujuan mempromosikan kemandirian ekonomi Palestina. Proyek itu merupakan salah satu program bantuan pemerintah Jepang yang diluncurkan oleh Menteri Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada 2006 silam. Koizumi optimistis, industri ekspor pertanian di sekitar lembah Yordan yang rawan konflik itu mampu dikembangkan.
Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad menyambut gembira investasi Jpeang di negerinya. Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi warga, namun juga dukungan besar secara politis bagi negara Palestina yang berdaulat pada masa mendatang.
Beberapa sumber menyebutkan, Negeri Matahari Terbit juga berencana membangun jalan akses dari komplek pertanian menuju Yordania. Hingga kini, pelaksanaan proyek itu masih terhambat, karena sebagian wilayah jalan tersebut dikuasai pemerintah zionis Israel dan belum mendapatkan izin.(NHK/Mofa/SHA)
