Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong jajaran di daerah untuk melakukan transparansi anggaran. Meski, dia mengaku, banyak masalah yang mengiringi pelaksanaannya.
Masalah tersebut antara lain kualitas regulasi dan birokrasi buruk, gaji pengawai negeri yang masih rendah, dan desentralisasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas daerah. Kemudian oligarki serta penegakan sanksi atau hukum yang masih lemah.
Advertisement
Oleh karena itu, politikus senior PDIP itu meminta agar pengawasan anggaran ditingkatkan.
"Rawan korupsi itu ada pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Kemudian pajak retribusi, dan dana bansos. Ini yang perlu fokus pengawasannya," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
"Banyak lembaga atau swasta termasuk media juga harus memonitor. Karena itu, kita mendukung kualitas pelayanan dan sumber daya manusia dengan model elektronik, khususnya E-Budgeting," lanjut Tjahjo.
Pasalnya, dengan hal ini, semuanya bisa mengurangi tingkat korupsi. Terlebih jika masyarakat ikut mengawasi.
"Ini bisa mengurangi indeks kerawanan korupsi," pungkas Tjahjo.
