Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengajukan revisi Undang-Undang KPU. Revisi itu terkait aturan yang mengatur mekanisme pemilihan di pilkada, sehingga tak ada lagi warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
NEWS FLASH: Pilkada 2017, Warga Tak Bisa Nyoblos, Mendagri Ajukan Revisi UU KPU
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengajukan revisi Undang-Undang KPU.
diperbarui 16 Feb 2017, 15:40 WIBAdvertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Jokowi Serahkan 10 Ribu Sertifikat Tanah di Banyuwangi
Manchester United dan City Gigit Jari, Bintang Muda Incarannya Perpanjang Kontrak dengan PSG
Cerita Babe Haikal Punya Suvenir Pernikahan Mewah Prabowo Subianto dan dan Titiek Soeharto pada 1983, Kok Diminta Lagi?
Konsumsi Ikan Teri Diklaim Bisa Cegah 750 Ribu Kematian hingga 2050, Pakar: Datanya Masih Lemah
Sekda Incar Kursi Wali Kota Depok, Incar Dukungan dari Parpolnya Prabowo Subianto
Telegram Blokir Bot yang Menentang Agresi Rusia Terhadap Ukraina, Ini Dinilai Tak Wajar!
Ini Aturan Nobar Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024
VIDEO: 23 Pengusaha Sumbang 23 Miliar Untuk Timnas Indonesia
Mengenal 8 Macam Bencana Hidrometeorologi yang Sering Melanda Indonesia
IU Akan Pamerkan Euforia Uaena Indonesia Saat Kembali ke Korea Selatan: Telingaku Hampir Meletus
Video Raffi Ahmad Gendong Lily Viral, Om Merry Bongkar Fakta Mengejutkan Bayi Perempuan yang Diasuh Bosnya
7 Potret Maudy Ayunda dan Jesse Choi Pakai Baju India, Bak Pengantin
