Liputan6.com, Jakarta: Tak terkatakan beratnya beban duka seorang Nami. Betapa tidak. Hanya berselang sehari, jiwa dua cucu tersayangnya melayang akibat banjir yang melanda pemukiman mereka di Cipinang Barat, Jakarta Timur. Sabtu pekan silam, Nami beserta empat anggota keluarganya hendak dievakuasi oleh sebuah tim Search and Rescue yang menggunakan satu perahu karet. Malangnya, nasib nahas malah menimpa mereka. Perahu yang ditumpangi terbalik lantaran menabrak sebuah atap warung yang terendam banjir. Saat itu, memang kondisi pemukiman gelap gulita lantaran Perusahaan Listrik Negara sengaja memadamkan listrik. Tak pelak, terlemparlah seluruh penumpang perahu ke derasnya arus banjir dengan kedalaman sekitar dua meter lebih. Dalam situasi tak terkendali, Nami beserta dua anggota keluarganya masih bisa diselamatkan. Namun dua bocah raib terseret arus air bah yang semakin menggila.
Beberapa saat kemudian, regu penolong berhasil menyeret seorang cucu Nami yang sebelumnya timbul tenggelam di tengah aliran deras air bah. Sayang, jiwanya tak terselamatkan, bocah malang itu tewas. Belum berselang sehari, seorang cucu Nami lainnya bernama Reza yang masih berumur delapan bulan ditemukan mengambang di kawasan Pulomaja, beberapa meter dari lokasi terbaliknya perahu.
Kisah duka nestapa Nami tak satu-satunya. Sebelumnya, daftar panjang korban tewas akibat banjir yang melanda sebagian besar wilayah Ibu Kota sudah tercatat. Dalam satu pekan terakhir, tak kurang dari 30 orang dilaporkan tewas. Sementara puluhan lainnya menderita cedera baik ringan maupun berat. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai sekitar 100 ribu orang dan tersebar di berbagai tempat penampungan darurat.
Korban yang berjatuhan pada musibah banjir terbesar sejak enam tahun silam ini patut disimak. Sebab cakupan wilayah banjir pada Januari 2002 ini jauh lebih luas ketimbang bencana enam tahun silam, 6 dan 7 Januari 1996. Sejumlah warga Ibu Kota mengaku baru kali ini wilayahnya tertimpa bencana banjir. Bahkan, kawasan elite seperti Menteng--tempat dengan posisi cukup tinggi di pusat Jakarta----yang tak punya sejarah kebanjiran, tergenang hingga maksimal 1,5 meter.
"Sumber" air yang datang berasal dari 13 aliran air sungai dari Jawa Barat dipastikan melalui wilayah Jakarta. Sementara Ibu Kota ini hanya memiliki fasilitas "sekadarnya" untuk mengendalikan banjir. Bayangkan saja, untuk wilayah seluas 65 ribu hektare, Jakarta hanya memiliki pompa sebanyak 139 buah, 156 pintu air, dan pengendali banjir lainnya yang sebagian besar tak berfungsi. Padahal, 40 persen wilayah Jakarta berada lebih rendah dari permukaan air laut.
Ke-13 sungai "sumber" petaka itu adalah Mookarvart atau Kali Banjir Kanal, Kalibaru Timur, Kalibaru Barat, Angke, Cipinang, Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Cakung, Grogol, Busran, dan Jati Kramat, serta Krukut. Sementara luas daerah aliran sungai (DAS) adalah 1.600 kilometer persegi yang meliputi wilayah DKI Jakarta, sebagian Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Kondisi tersebut membuat Kota Jakarta akrab dengan banjir. Tak heran, berbagai julukan banjir kerap akrab di telinga penduduk Ibu Kota. Sebut saja, banjir kiriman, bandang, musiman, lima tahunan, dan entah apa lagi.
Bekas Gubernur DKI Ali Sadikin pernah mengatakan, banjir di Jakarta tak dapat dihindarkan sampai kapan pun. Terutama, sepanjang tidak ada sistem drainase yang sempurna. Antisipasinya, Pemda Jakarta harus merogoh kocek senilai US$ 800 juta. Tentu saja, duit sebesar itu menurut perhitungan pada 1975, saat Bang Ali--sapaan akrab Ali Sadikin--menjabat gubernur. Bahkan putra Bumi Pasundan yang pernah memberlakukan Jakarta sebagai kota tertutup bagi para pendatang itu juga sempat menertibkan sejumlah bangunan liar di sepanjang bantaran Banjir Kanal. Tak tanggung-tanggung, sekitar tiga ribu bangunan ditertibkan dari kawasan sepanjang 2,4 kilometer. Anehnya, saat ini malah banyak pemukiman baru yang berdiri di sepanjang bantaran kali, terutama di Sungai Ciliwung.
Merujuk analisis sejumlah pakar lingkungan, peningkatan kualitas dan kuantitas banjir di Jakarta terkait erat dengan pengembangan pembangunan tanpa konsep tata ruang berorientasi kelestarian lingkungan. Banjir juga diyakini sebagai dampak pembangunan parsial atau mengabaikan fenomena alam yang berlaku.
Dulu, sebagian daerah berupa rawa di Kota Batavia--nama Jakarta saat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda--tetap dipertahankan. Sebut saja nama-nama tempat seperti Rawamangun, Rawasari, Rawabadak, Rawabelong, dan masih banyak lagi. Waktu berlalu, kenyataan pun berkisah lain. Kini, rawa-rawa itu sebagian besar sudah diuruk dan digantikan gedung-gedung pencakar langit. Daerah Rawa Pluit yang terbesar di Jakarta, saat ini berubah fungsi menjadi perumahan mewah. Kondisi serupa juga terlihat di Jakarta Selatan, yang pada awalnya diperuntukkan sebagai daerah resapan air.
Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jakarta Ahmad Syafrudin, sebenarnya Belanda pernah merancang satu grand design penanggulangan bencana banjir di Batavia. Pada 1895, Belanda yang terkenal sebagai Bangsa Penakluk Air menyadari, Ibu Kota negeri jajahannya ini tergolong sebagai dataran rendah. Artinya, Jakarta potensial dilanda air bah. Penanggulangan ancaman banjir yang dilakukan Belanda itu mencakup pembangunan yang menyeluruh dari daerah hulu di kawasan Puncak hingga hilir di daerah utara Batavia. Sebagai contoh, pembuatan perkebunan teh di kawasan Puncak diiringi dengan pembangunan kanal-kanal drainase di kawasan Cengkareng sekarang. Belanda juga bersikap tegas atas konversi lahan rawa di sekitar Muara Kapuk--kini disebut pemukiman Pantai Indah Kapuk--menjadi tambak-tambak oleh masyarakat setempat pada 1931.
Lebih jauh Ahmad menjelaskan, perubahan drastis atas proyek besar yang dirancang Belanda, mulai terjadi di era 70-an. Saat Ali Sadikin memerintah, mulai terjadi pelanggaran atas konversi lahan Jakarta. Ironisnya, perubahan itu terus bertambah parah hingga saat ini. Buktinya, sebelum tahun 70-an, luas danau serapan air (situ) di Jakarta lebih dari 20 ribu hektare. Jumlah itu jauh menyusut dan hanya tersisa 65 situ saja pada 1998. Luas total pun hanya tinggal 325,6 hektare atau tiga persen dari luas total wilayah DKI Jakarta. Padahal idealnya, Ibu Kota ini harus memiliki minimal kawasan parkir air berikut daerah resapannya seluas 20 persen.
Pengembangan kota memang sudah tak lagi sesuai peruntukannya. Terutama, demi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pemukiman warga. Sebut saja, pembangunan hunian elit Pantai Indah Kapuk yang jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah Tahun 1984 tentang Tata Ruang.
Terhadap kondisi alam yang sudah demikian kacau dan rusak itu, Ahmad menyarankan perlu pendekatan teknologi maju. Terobosan tersebut harus mampu menyelesaikan masalah banjir tanpa menggusur hunian yang sudah ada. Misalnya berupa pembangunan kanal-kanal drainase dengan pompa-pompa karena permukaan laut yang sudah lebih tinggi dari daratan Jakarta. Bersamaan dengan itu, kawasan tangkapan air di area hijau Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur), Jawa Barat, harus direhabilitasi ulang.
Senada dengan Ahmad, Wakil Presiden Hamzah Haz juga mengkritik kondisi tata ruang di daerah Bopuncur, yang dianggap tak terkendali. Menurut dia, kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air sudah tidak lagi rasional akibat maraknya pembangunan perumahan. "Bencana banjir kali ini harus menjadi momentum supaya masyarakat dan pemda lebih tertib," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Di mata mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, kebijakan pemerintah yang mengutamakan pembangunan ekonomi ketimbang lingkungan adalah sumber persoalan. Menurut dia, seandainya pemerintah mau lebih memperhatikan, bencana seperti banjir dapat dihindari. Apalagi lingkungan hidup adalah unsur penting demi kelangsungan hidup manusia. "Jangan sampai pembangunan ekonomi mengorbankan lingkungan hidup," kata Sonny, geram.
Dia mencatat, pemerintah lamban menangani banjir lantaran tidak siap dan tak percaya ramalan cuaca. Padahal, ramalan cuaca--meski tak seratus persen benar--paling tidak bisa dijadikan gambaran untuk mengambil tindakan sebagai antisipasi musibah. Misalnya untuk antisipasi musibah air bah.
Bagi Ketua Palang Merah Indonesia Mar`ie Muhammad, ada tiga faktor penyebab kelambatan penanggulangan banjir: kurang koordinasi di lapangan, ketidaksiapan pemerintah menghadapi bencana alam yang terburuk, dan saling menyalahkan. "Kritik boleh. Namun, jangan diumbar," saran mantan Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden Soeharto ini.
Mar`ie mengusulkan dua solusi menghadapi persoalan banjir. Pertama, harus ada manajemen penanggulangan banjir yang mencangkup sejumlah langkah memperkecil dampak. Lantas kemampuan teknis mengatasi banjir dan peralatan mesti ditingkatkan. Apalagi, Mar`ie menambahkan, banjir bukan persoalan baru di Tanah Air.
Pemda Jakarta bukan sendirian menjadi kambing hitam bencana kali ini. Sebab selain kondisi alam, sejumlah faktor turut mengakibatkan banjir. Mulai dari faktor manusia yang tak disiplin membuang sampah, hingga perkembangan pemukiman penduduk. Buntutnya mudah ditebak. Penyempitan dan pendangkalan terjadi di belasan kali di Ibu Kota. Sebagai contoh, Kali Ciliwung yang dulunya selebar 65 meter sekarang tinggal 15 hingga 20 meter. Sedangkan sepanjang bantaran kali atau DAS kini banyak dibangun rumah warga. Beberapa kawasan juga mengalami penurunan tanah hingga 80 sentimeter gara-gara penyedotan air tanah secara berlebihan.
Ironisnya lagi, sarana pengendalian banjir sesuai Rencana Induk Pengendalian Banjir Tahun 1973 belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Menurut Gubernur Sutiyoso, untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta, harus dibangun kanal melingkar seperti tapal kuda, semacam yang dibangun di Belanda. Sehingga aliran 13 sungai yang melewati Jakarta, bisa diatur. "Tapi biayanya sangat tinggi," kata Sutiyoso, mengeluh.
Persoalan biaya memang klise. Apalagi bila jumlah yang tak sedikit menjadi tuntutan. Kendati mengusung tema kepentingan kelangsungan hidup bersama. Semoga saja bencana ini menjadi catatan penting. Paling tidak, hingga duka tak lagi membebani Nami-Nami lainnya.(ANS)
Beberapa saat kemudian, regu penolong berhasil menyeret seorang cucu Nami yang sebelumnya timbul tenggelam di tengah aliran deras air bah. Sayang, jiwanya tak terselamatkan, bocah malang itu tewas. Belum berselang sehari, seorang cucu Nami lainnya bernama Reza yang masih berumur delapan bulan ditemukan mengambang di kawasan Pulomaja, beberapa meter dari lokasi terbaliknya perahu.
Kisah duka nestapa Nami tak satu-satunya. Sebelumnya, daftar panjang korban tewas akibat banjir yang melanda sebagian besar wilayah Ibu Kota sudah tercatat. Dalam satu pekan terakhir, tak kurang dari 30 orang dilaporkan tewas. Sementara puluhan lainnya menderita cedera baik ringan maupun berat. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai sekitar 100 ribu orang dan tersebar di berbagai tempat penampungan darurat.
Korban yang berjatuhan pada musibah banjir terbesar sejak enam tahun silam ini patut disimak. Sebab cakupan wilayah banjir pada Januari 2002 ini jauh lebih luas ketimbang bencana enam tahun silam, 6 dan 7 Januari 1996. Sejumlah warga Ibu Kota mengaku baru kali ini wilayahnya tertimpa bencana banjir. Bahkan, kawasan elite seperti Menteng--tempat dengan posisi cukup tinggi di pusat Jakarta----yang tak punya sejarah kebanjiran, tergenang hingga maksimal 1,5 meter.
"Sumber" air yang datang berasal dari 13 aliran air sungai dari Jawa Barat dipastikan melalui wilayah Jakarta. Sementara Ibu Kota ini hanya memiliki fasilitas "sekadarnya" untuk mengendalikan banjir. Bayangkan saja, untuk wilayah seluas 65 ribu hektare, Jakarta hanya memiliki pompa sebanyak 139 buah, 156 pintu air, dan pengendali banjir lainnya yang sebagian besar tak berfungsi. Padahal, 40 persen wilayah Jakarta berada lebih rendah dari permukaan air laut.
Ke-13 sungai "sumber" petaka itu adalah Mookarvart atau Kali Banjir Kanal, Kalibaru Timur, Kalibaru Barat, Angke, Cipinang, Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Cakung, Grogol, Busran, dan Jati Kramat, serta Krukut. Sementara luas daerah aliran sungai (DAS) adalah 1.600 kilometer persegi yang meliputi wilayah DKI Jakarta, sebagian Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Kondisi tersebut membuat Kota Jakarta akrab dengan banjir. Tak heran, berbagai julukan banjir kerap akrab di telinga penduduk Ibu Kota. Sebut saja, banjir kiriman, bandang, musiman, lima tahunan, dan entah apa lagi.
Bekas Gubernur DKI Ali Sadikin pernah mengatakan, banjir di Jakarta tak dapat dihindarkan sampai kapan pun. Terutama, sepanjang tidak ada sistem drainase yang sempurna. Antisipasinya, Pemda Jakarta harus merogoh kocek senilai US$ 800 juta. Tentu saja, duit sebesar itu menurut perhitungan pada 1975, saat Bang Ali--sapaan akrab Ali Sadikin--menjabat gubernur. Bahkan putra Bumi Pasundan yang pernah memberlakukan Jakarta sebagai kota tertutup bagi para pendatang itu juga sempat menertibkan sejumlah bangunan liar di sepanjang bantaran Banjir Kanal. Tak tanggung-tanggung, sekitar tiga ribu bangunan ditertibkan dari kawasan sepanjang 2,4 kilometer. Anehnya, saat ini malah banyak pemukiman baru yang berdiri di sepanjang bantaran kali, terutama di Sungai Ciliwung.
Merujuk analisis sejumlah pakar lingkungan, peningkatan kualitas dan kuantitas banjir di Jakarta terkait erat dengan pengembangan pembangunan tanpa konsep tata ruang berorientasi kelestarian lingkungan. Banjir juga diyakini sebagai dampak pembangunan parsial atau mengabaikan fenomena alam yang berlaku.
Dulu, sebagian daerah berupa rawa di Kota Batavia--nama Jakarta saat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda--tetap dipertahankan. Sebut saja nama-nama tempat seperti Rawamangun, Rawasari, Rawabadak, Rawabelong, dan masih banyak lagi. Waktu berlalu, kenyataan pun berkisah lain. Kini, rawa-rawa itu sebagian besar sudah diuruk dan digantikan gedung-gedung pencakar langit. Daerah Rawa Pluit yang terbesar di Jakarta, saat ini berubah fungsi menjadi perumahan mewah. Kondisi serupa juga terlihat di Jakarta Selatan, yang pada awalnya diperuntukkan sebagai daerah resapan air.
Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jakarta Ahmad Syafrudin, sebenarnya Belanda pernah merancang satu grand design penanggulangan bencana banjir di Batavia. Pada 1895, Belanda yang terkenal sebagai Bangsa Penakluk Air menyadari, Ibu Kota negeri jajahannya ini tergolong sebagai dataran rendah. Artinya, Jakarta potensial dilanda air bah. Penanggulangan ancaman banjir yang dilakukan Belanda itu mencakup pembangunan yang menyeluruh dari daerah hulu di kawasan Puncak hingga hilir di daerah utara Batavia. Sebagai contoh, pembuatan perkebunan teh di kawasan Puncak diiringi dengan pembangunan kanal-kanal drainase di kawasan Cengkareng sekarang. Belanda juga bersikap tegas atas konversi lahan rawa di sekitar Muara Kapuk--kini disebut pemukiman Pantai Indah Kapuk--menjadi tambak-tambak oleh masyarakat setempat pada 1931.
Lebih jauh Ahmad menjelaskan, perubahan drastis atas proyek besar yang dirancang Belanda, mulai terjadi di era 70-an. Saat Ali Sadikin memerintah, mulai terjadi pelanggaran atas konversi lahan Jakarta. Ironisnya, perubahan itu terus bertambah parah hingga saat ini. Buktinya, sebelum tahun 70-an, luas danau serapan air (situ) di Jakarta lebih dari 20 ribu hektare. Jumlah itu jauh menyusut dan hanya tersisa 65 situ saja pada 1998. Luas total pun hanya tinggal 325,6 hektare atau tiga persen dari luas total wilayah DKI Jakarta. Padahal idealnya, Ibu Kota ini harus memiliki minimal kawasan parkir air berikut daerah resapannya seluas 20 persen.
Pengembangan kota memang sudah tak lagi sesuai peruntukannya. Terutama, demi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pemukiman warga. Sebut saja, pembangunan hunian elit Pantai Indah Kapuk yang jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah Tahun 1984 tentang Tata Ruang.
Terhadap kondisi alam yang sudah demikian kacau dan rusak itu, Ahmad menyarankan perlu pendekatan teknologi maju. Terobosan tersebut harus mampu menyelesaikan masalah banjir tanpa menggusur hunian yang sudah ada. Misalnya berupa pembangunan kanal-kanal drainase dengan pompa-pompa karena permukaan laut yang sudah lebih tinggi dari daratan Jakarta. Bersamaan dengan itu, kawasan tangkapan air di area hijau Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur), Jawa Barat, harus direhabilitasi ulang.
Senada dengan Ahmad, Wakil Presiden Hamzah Haz juga mengkritik kondisi tata ruang di daerah Bopuncur, yang dianggap tak terkendali. Menurut dia, kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air sudah tidak lagi rasional akibat maraknya pembangunan perumahan. "Bencana banjir kali ini harus menjadi momentum supaya masyarakat dan pemda lebih tertib," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Di mata mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, kebijakan pemerintah yang mengutamakan pembangunan ekonomi ketimbang lingkungan adalah sumber persoalan. Menurut dia, seandainya pemerintah mau lebih memperhatikan, bencana seperti banjir dapat dihindari. Apalagi lingkungan hidup adalah unsur penting demi kelangsungan hidup manusia. "Jangan sampai pembangunan ekonomi mengorbankan lingkungan hidup," kata Sonny, geram.
Dia mencatat, pemerintah lamban menangani banjir lantaran tidak siap dan tak percaya ramalan cuaca. Padahal, ramalan cuaca--meski tak seratus persen benar--paling tidak bisa dijadikan gambaran untuk mengambil tindakan sebagai antisipasi musibah. Misalnya untuk antisipasi musibah air bah.
Bagi Ketua Palang Merah Indonesia Mar`ie Muhammad, ada tiga faktor penyebab kelambatan penanggulangan banjir: kurang koordinasi di lapangan, ketidaksiapan pemerintah menghadapi bencana alam yang terburuk, dan saling menyalahkan. "Kritik boleh. Namun, jangan diumbar," saran mantan Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden Soeharto ini.
Mar`ie mengusulkan dua solusi menghadapi persoalan banjir. Pertama, harus ada manajemen penanggulangan banjir yang mencangkup sejumlah langkah memperkecil dampak. Lantas kemampuan teknis mengatasi banjir dan peralatan mesti ditingkatkan. Apalagi, Mar`ie menambahkan, banjir bukan persoalan baru di Tanah Air.
Pemda Jakarta bukan sendirian menjadi kambing hitam bencana kali ini. Sebab selain kondisi alam, sejumlah faktor turut mengakibatkan banjir. Mulai dari faktor manusia yang tak disiplin membuang sampah, hingga perkembangan pemukiman penduduk. Buntutnya mudah ditebak. Penyempitan dan pendangkalan terjadi di belasan kali di Ibu Kota. Sebagai contoh, Kali Ciliwung yang dulunya selebar 65 meter sekarang tinggal 15 hingga 20 meter. Sedangkan sepanjang bantaran kali atau DAS kini banyak dibangun rumah warga. Beberapa kawasan juga mengalami penurunan tanah hingga 80 sentimeter gara-gara penyedotan air tanah secara berlebihan.
Ironisnya lagi, sarana pengendalian banjir sesuai Rencana Induk Pengendalian Banjir Tahun 1973 belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Menurut Gubernur Sutiyoso, untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta, harus dibangun kanal melingkar seperti tapal kuda, semacam yang dibangun di Belanda. Sehingga aliran 13 sungai yang melewati Jakarta, bisa diatur. "Tapi biayanya sangat tinggi," kata Sutiyoso, mengeluh.
Persoalan biaya memang klise. Apalagi bila jumlah yang tak sedikit menjadi tuntutan. Kendati mengusung tema kepentingan kelangsungan hidup bersama. Semoga saja bencana ini menjadi catatan penting. Paling tidak, hingga duka tak lagi membebani Nami-Nami lainnya.(ANS)