Liputan6.com, Jakarta Dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ma’ruf Amin paling diburu para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com. Terkait hal tersebut, Menkominfo Rudiantara menegaskan tidak ada lembaga negara yang menyadap telepon SBY.
Menanggapi isu yang beredar, pakar keamanan siber dan kriptografi Pratama Persadha mengatakan bahwa kekosongan regulasi berpotensi membuat penyadapan menjadi liar dan bebas terjadi. Maka itu, ia menilai perlu regulasi yang jelas dan khusus agar situasi ini tidak berlarut-larut.
Advertisement
Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.
1. Menkominfo: Tidak Ada Lembaga Negara yang Sadap SBY
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan tidak ada lembaga negara yang menyadap telepon Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Rudiantara bahkan sudah melakukan pengecekan untuk memastikan isu penyadapan tersebut. "Saya sudah cek, tidak ada lembaga negara yang melakukan itu (penyadapan)," tutur Rudiantara saat ditemui Tekno Liputan6.com, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Pria yang akrab disapa Chief RA ini mengatakan bahwa lembaga negara tidak mungkin melakukan penyadapan secara sembarangan. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. 6 Smartphone Android Terbaru dengan Fitur 'Tak Biasa'
Teknologi smartphone kini semakin canggih saja. Ada yang dapat dijadikan proyektor mini, memiliki layar lengkung di bagian tepi, hingga dapat 'disulap' menjadi kamera pocket.
Banyak hal yang dilakukan vendor handset demi memikat hati para konsumen, salah satunya adalah menghadirkan kemampuan canggih hingga yang 'tak biasa'.
Mungkin Anda penasaran, seperti apa rupa smartphone yang punya fitur-fitur unik. Simak ulasan 6 smartphone Android terbaru yang dibekali dengan fitur unik dan canggih berikut ini, dilansir dari iTech Post, Kamis (2/2/2017).
3. Pakar Keamanan: Kekosongan Regulasi Membuat Penyadapan Jadi Liar
Perdebatan tentang penyadapan kembali mengemuka di publik. Ini setelah pernyataan Ahok dan tim pengacaranya saat persidangan terkait kasus dugaan penistaan agama, menuduh, dan menyeret nama presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlibat dalam percakapan di telepon dengan ketua MUI sekaligus Rais Am NU, Ma’ruf Amin.
Ahok dan timnya mengklaim mempunyai transkrip percakapan tersebut. Situasi bertambah hangat karena ditengarai terjadi penyadapan ilegal terhadap SBY dan Ma’ruf Amin.
Keadaan ini kian kacau lantaran ketiadaan regulasi khusus tentang penyadapan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 31 ayat 4 memang sudah mengatur penyadapan. Pasal ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah tentang penyadapan.
(Isk)
