Wajah Perbatasan RI Akan Dihidupkan dengan Kawasan Ekonomi

Sejak diresmikan pada Mei 2016, pengerjaan secara fisik pengelolaan perbatasan negara sudah mulai tampak.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 18 Jan 2017, 06:02 WIB
DPRD Katingan konsultasi ke Kemendagri untuk makzulkan sang bupati.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah baik. Sejak diresmikan pada Mei 2016, pengerjaan secara fisik pengelolaan perbatasan negara sudah mulai tampak.

"Secara fisik sudah dikerjakan Kementerian PU dua tahun ini, sehingga wajah perbatasan kita makin bagus dan jalan-jalan paralel sudah ada," kata Tjahjo usai memimpin rapat BNPP di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 17 Januari 2017.

Untuk tahun ini, Kemendagri merencanakan bagaimana masing-masing kawasan tapal perbatasan terluar Indonesia dapat hidup dengan adanya fasilitas mencukupi.

"Tahun 2017 ini adalah bagaimana kawasan ekonomi bisa tumbuh, bangun puskesmas, pasar, koperasi, supaya daerahnya hidup. Mulai dari Sabang, Kepri, Natuna, Sebatik, Nunukan, Merauke, itu perbatasan kita dengan negara lain," ungkap Tjahjo.

Lebih jauh dijelaskan Mendagri adalah terkait pengamanan. Maraknya peredaran narkoba jaringan internasional via perbatasan negara dan warga asing ilegal menjadi konsen tersendiri di 2017.

"Ada masukan terkait pengamanan itu penting, untuk Imigrasi, Bea Cukai, kepolisian juga TNI karena kuncinya adalah pertahanan. Jangan sampai narkoba lolos, warga asing masuk tanpa terkontrol," Tjahjo memungkas.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya