Sunny Tanuwidjaja
Pada awal masa reformasi, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang membawa harapan baru bagi banyak orang. Partai ini identik dengan partai reformis dan partai wong cilik. Sebagai partai reformis, PDI-P dianggap mewakili semangat reformasi yang demokratis. Sebagai partai wong cilik PDI-P dianggap sebagai partai yang mewakili aspirasi kelompok arus bawah yang notabene adalah masyarakat miskin.
Dua hal ini menjadi modal PDI-P dalam memenangkan Pemilu 1999 dengan meraup 33% suara, atau sepertiga dari total suara sah. Perlu diingat, sampai hari ini tidak ada satu partai pun dalam tiga kali pemilu pasca-Orde Baru yang perolehan suaranya mampu menyamai PDI-P di Pemilu 1999. Dukungan luar biasa ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pernah menaruh harapan besar di pundak PDI-P.
Sayangnya, sejalan dengan waktu, identitas ini makin memudar. Rakyat tidak lagi melihat PDI-P sebagai partai reformis dan partai wong cilik. Pola manajemen partai yang sentralistik dengan dominasi pusat, bahkan dominasi sang ketua umum sangat jelas terlihat, membuat partai ini tidak lagi dianggap mewakili semangat reformasi yang demokratis. Berbagai indikasi keterlibatan elit-elit partai dalam politik uang dan KKN, baik di daerah maupun di pusat, menekankan bagaimana jurang antara elit partai ini dengan konstituen wong cilik sangatlah lebar.
Periode 2001 sampai 2004 ketika Megawati Sukarnoputri menjadi presiden menggantikan Gus Dur dan saat PDI-P bisa dianggap sebagai partai incumbent tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat posisi dan identitas sebagai partai yang reformis dan berpihak pada wong cilik. Justru sebaliknya, dalam periode inilah berbagai kekecewaan muncul terhadap PDI-P yang dianggap tidak lagi mewakili semangat reformasi dan aspirasi wong cilik. Kegagalan PDI-P terbukti dengan menurunnya perolehan suara PDI-P dalam pemilu legislatif, dari 33% pada1999 menjadi 18% pada 2004.
Pola yang sama juga terjadi dalam periode 2004-2009. Berbeda dengan periode sebelumnya, dalam periode ini Megawati dan PDI-P memposisikan diri sebagai aktor oposisi. Meski sempat mendapat angin dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populis seperti naiknya harga BBM dan tingginya harga berbagai kebutuhan pokok, Megawati dan PDI-P pada akhirnya gagal memperbaiki posisi elektoralnya di tahun 2009 karena pemerintah berhasil meredam kekecewaan publik melalui program-program populis menjelang pemilu. Dengan kata lain, dalam periode 2004-2009, kekuatan dan popularitas figur Megawati dan PDI-P sangat bergantung pada kinerja pemerintah saat itu dan bukan pada diri Megawati dan PDI-P.
Melihat tren dukungan terhadap Megawati dan PDI-P yang cenderung terus menurun, dapat disimpulkan: semakin hari semakin sedikit rakyat yang menaruh harapan besar pada figur Megawati dan PDI-P. Kongres PDI-P di Bali pada 6-9 April merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kembali menggagas bagaimana mengembalikan PDI-P ke khittah sebagai partai reformis dan partai wong cilik. Keberhasilan kongres untuk menggagas cara mengembalikan aura reformis dan wong cilik ini menjadi langkah penting bagi PDI-P untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
PDI-P memang mempunyai aset penting sebagai partai yang terletak pada figur Megawati. Tidak dapat dipungkiri bahwa Megawati merupakan simbol penting bagi pendukung loyalis dan tradisional PDI-P. Namun, semakin jauh masyarakat kita dari era Proklamasi Kemerdekaan, semakin berkurang pula jumlah pendukung loyalis dan tradisional PDI-P yang memang terpikat dengan partai ini karena faktor Soekarnoismenya--mengingat memori suatu masyarakat selalu ada batasnya.
Tren ini tidak hanya terjadi di PDI-P. Jika kita melihat tren elektoral dalam tiga pemilu demokratis Indonesia pasca-Orde Baru, jumlah pemilih mengambang semakin banyak. Artinya pemilih tradisional dan loyalis partai politik semakin berkurang. Terbukti dari semakin banyaknya jumlah pemilih yang bersedia mengganti pilihan partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Karena itu, meski Megawati merupakan aset penting, untuk dapat sukses dalam kompetisi politik mendatang, PDI-P perlu menjangkau pemilih di luar pemilih loyalis dan tradisionalnya, yang notabene adalah pemilih mengambang.
Ini bukan berarti bahwa PDI-P harus mengganti Megawati sebagai ketua umum. Justru sebaliknya PDI-P tetap harus mempertahankan Megawati mengingat loyalis dan pendukung tradisional PDI-P masih cukup signifikan jumlahnya. Yang perlu diformulasikan PDI-P adalah bagaimana mempertahankan loyalis dan pendukung tradisional dengan tetap mempertahankan Megawati sebagai ketua umum tapi melakukan inovasi-inovasi strategi untuk dapat menjangkau segmen pemilih di luar pendukung loyalis dan tradisional yang memang akan semakin menipis jumlahnya.
Maka, mengembalikan identitas reformis dan identitas wong cilik menjadi penting bagi masa depan PDI-P. Identitas reformis merupakan gagasan yang secara umum diterima lintas generasi, lintas suku, lintas agama, dan lintas partai. Identitas wong cilik penting mengingat mayoritas pemilih Indonesia berasal dari wong cilik.
Beruntung buat PDI-P, dinamika sosial politik saat ini membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan identitas awal. Dengan munculnya berbagai kasus korupsi ke permukaan maupun masih rentannya masyarakat Indonesia terhadap ancaman kemiskinan menyisakan ruang bagi PDI-P untuk ikut andil dalam menyelesaikan dua persoalan ini dengan memberikan gagasan segar maupun melakukan manuver-manuver praktis.
Sementara itu secara internal PDI-P dapat melakukan perubahan-perubahan yang revolusioner. Nilai-nilai demokratis dapat dihidupkan secara internal dengan memberikan ruang gerak dan suara yang lebih besar bagi generasi baru maupun bagi kader-kader di daerah. Pada saat bersamaan, PDI-P mesti berani bersikap tegas terhadap oknum-oknum partai yang jelas-jelas terindikasi terlibat KKN meski mereka adalah politisi senior partai. Hanya dengan aksi-aksi dan perubahan-perubahan sikap yang revolusioner inilah PDI-P dapat secara cepat mengembalikan identitas sebagai partai reformis dan partai wong cilik.
Sunny Tanuwidjaja adalah peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta dan kandidat doktor ilmu politik di Northern Illinois University, AS.
Pada awal masa reformasi, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang membawa harapan baru bagi banyak orang. Partai ini identik dengan partai reformis dan partai wong cilik. Sebagai partai reformis, PDI-P dianggap mewakili semangat reformasi yang demokratis. Sebagai partai wong cilik PDI-P dianggap sebagai partai yang mewakili aspirasi kelompok arus bawah yang notabene adalah masyarakat miskin.
Dua hal ini menjadi modal PDI-P dalam memenangkan Pemilu 1999 dengan meraup 33% suara, atau sepertiga dari total suara sah. Perlu diingat, sampai hari ini tidak ada satu partai pun dalam tiga kali pemilu pasca-Orde Baru yang perolehan suaranya mampu menyamai PDI-P di Pemilu 1999. Dukungan luar biasa ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pernah menaruh harapan besar di pundak PDI-P.
Sayangnya, sejalan dengan waktu, identitas ini makin memudar. Rakyat tidak lagi melihat PDI-P sebagai partai reformis dan partai wong cilik. Pola manajemen partai yang sentralistik dengan dominasi pusat, bahkan dominasi sang ketua umum sangat jelas terlihat, membuat partai ini tidak lagi dianggap mewakili semangat reformasi yang demokratis. Berbagai indikasi keterlibatan elit-elit partai dalam politik uang dan KKN, baik di daerah maupun di pusat, menekankan bagaimana jurang antara elit partai ini dengan konstituen wong cilik sangatlah lebar.
Periode 2001 sampai 2004 ketika Megawati Sukarnoputri menjadi presiden menggantikan Gus Dur dan saat PDI-P bisa dianggap sebagai partai incumbent tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat posisi dan identitas sebagai partai yang reformis dan berpihak pada wong cilik. Justru sebaliknya, dalam periode inilah berbagai kekecewaan muncul terhadap PDI-P yang dianggap tidak lagi mewakili semangat reformasi dan aspirasi wong cilik. Kegagalan PDI-P terbukti dengan menurunnya perolehan suara PDI-P dalam pemilu legislatif, dari 33% pada1999 menjadi 18% pada 2004.
Pola yang sama juga terjadi dalam periode 2004-2009. Berbeda dengan periode sebelumnya, dalam periode ini Megawati dan PDI-P memposisikan diri sebagai aktor oposisi. Meski sempat mendapat angin dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populis seperti naiknya harga BBM dan tingginya harga berbagai kebutuhan pokok, Megawati dan PDI-P pada akhirnya gagal memperbaiki posisi elektoralnya di tahun 2009 karena pemerintah berhasil meredam kekecewaan publik melalui program-program populis menjelang pemilu. Dengan kata lain, dalam periode 2004-2009, kekuatan dan popularitas figur Megawati dan PDI-P sangat bergantung pada kinerja pemerintah saat itu dan bukan pada diri Megawati dan PDI-P.
Melihat tren dukungan terhadap Megawati dan PDI-P yang cenderung terus menurun, dapat disimpulkan: semakin hari semakin sedikit rakyat yang menaruh harapan besar pada figur Megawati dan PDI-P. Kongres PDI-P di Bali pada 6-9 April merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kembali menggagas bagaimana mengembalikan PDI-P ke khittah sebagai partai reformis dan partai wong cilik. Keberhasilan kongres untuk menggagas cara mengembalikan aura reformis dan wong cilik ini menjadi langkah penting bagi PDI-P untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.
PDI-P memang mempunyai aset penting sebagai partai yang terletak pada figur Megawati. Tidak dapat dipungkiri bahwa Megawati merupakan simbol penting bagi pendukung loyalis dan tradisional PDI-P. Namun, semakin jauh masyarakat kita dari era Proklamasi Kemerdekaan, semakin berkurang pula jumlah pendukung loyalis dan tradisional PDI-P yang memang terpikat dengan partai ini karena faktor Soekarnoismenya--mengingat memori suatu masyarakat selalu ada batasnya.
Tren ini tidak hanya terjadi di PDI-P. Jika kita melihat tren elektoral dalam tiga pemilu demokratis Indonesia pasca-Orde Baru, jumlah pemilih mengambang semakin banyak. Artinya pemilih tradisional dan loyalis partai politik semakin berkurang. Terbukti dari semakin banyaknya jumlah pemilih yang bersedia mengganti pilihan partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Karena itu, meski Megawati merupakan aset penting, untuk dapat sukses dalam kompetisi politik mendatang, PDI-P perlu menjangkau pemilih di luar pemilih loyalis dan tradisionalnya, yang notabene adalah pemilih mengambang.
Ini bukan berarti bahwa PDI-P harus mengganti Megawati sebagai ketua umum. Justru sebaliknya PDI-P tetap harus mempertahankan Megawati mengingat loyalis dan pendukung tradisional PDI-P masih cukup signifikan jumlahnya. Yang perlu diformulasikan PDI-P adalah bagaimana mempertahankan loyalis dan pendukung tradisional dengan tetap mempertahankan Megawati sebagai ketua umum tapi melakukan inovasi-inovasi strategi untuk dapat menjangkau segmen pemilih di luar pendukung loyalis dan tradisional yang memang akan semakin menipis jumlahnya.
Maka, mengembalikan identitas reformis dan identitas wong cilik menjadi penting bagi masa depan PDI-P. Identitas reformis merupakan gagasan yang secara umum diterima lintas generasi, lintas suku, lintas agama, dan lintas partai. Identitas wong cilik penting mengingat mayoritas pemilih Indonesia berasal dari wong cilik.
Beruntung buat PDI-P, dinamika sosial politik saat ini membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan identitas awal. Dengan munculnya berbagai kasus korupsi ke permukaan maupun masih rentannya masyarakat Indonesia terhadap ancaman kemiskinan menyisakan ruang bagi PDI-P untuk ikut andil dalam menyelesaikan dua persoalan ini dengan memberikan gagasan segar maupun melakukan manuver-manuver praktis.
Sementara itu secara internal PDI-P dapat melakukan perubahan-perubahan yang revolusioner. Nilai-nilai demokratis dapat dihidupkan secara internal dengan memberikan ruang gerak dan suara yang lebih besar bagi generasi baru maupun bagi kader-kader di daerah. Pada saat bersamaan, PDI-P mesti berani bersikap tegas terhadap oknum-oknum partai yang jelas-jelas terindikasi terlibat KKN meski mereka adalah politisi senior partai. Hanya dengan aksi-aksi dan perubahan-perubahan sikap yang revolusioner inilah PDI-P dapat secara cepat mengembalikan identitas sebagai partai reformis dan partai wong cilik.
Sunny Tanuwidjaja adalah peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta dan kandidat doktor ilmu politik di Northern Illinois University, AS.