Liputan6.com, Jakarta: Presiden Megawati mempertanyakan kebebasan pers yang terkadang tak obyektif dan kurang seimbang. Buktinya, pers kerap memvonis satu peristiwa dan cenderung merugikan seseorang atau masyarakat yang diwartakan. Hal itu diungkapkan Megawati saat berdialog dengan Dewan Pers Indonesia di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Untuk mengatasi permasalahan itu, Megawati menyarankan DPI membuat standar dan kode etik baku buat wartawan. Dengan demikian, keluhan dan keberatan seseorang atau masyarakat yang diberitakan bisa dipertanggungjawabkan. "Kami mengakui masalah itu pasti dialami setiap media," ujar Ketua DPI Atmakusumah Astraatmadja. Meski begitu, DPI tetap harus menindaklanjuti masalah tersebut. Tujuannya, untuk menghindarkan pers dari sikap apriori yang berlebihan.(KEN/Machmud dan Prihadnoyo)
Untuk mengatasi permasalahan itu, Megawati menyarankan DPI membuat standar dan kode etik baku buat wartawan. Dengan demikian, keluhan dan keberatan seseorang atau masyarakat yang diberitakan bisa dipertanggungjawabkan. "Kami mengakui masalah itu pasti dialami setiap media," ujar Ketua DPI Atmakusumah Astraatmadja. Meski begitu, DPI tetap harus menindaklanjuti masalah tersebut. Tujuannya, untuk menghindarkan pers dari sikap apriori yang berlebihan.(KEN/Machmud dan Prihadnoyo)