Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai positif keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena diduga memiliki kewarganegaraan ganda.
"Langkah yang cepat dan tepat, ini berarti yang penting pelajaran apa yang kita petik dari kasus ini," kata Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Anggota Komisi XI DPR ini mengingatkan, dengan adanya peristiwa tersebut maka administrasi lingkungan Istana Negara dievaluasi. Sebab, bukan hal sepele memberikan rekomendasi menteri yang memiliki dua kewarganegaraan kepada Presiden.
"Berarti kita harus melihat administrasi kenegaraan di lingkungan Presiden diperbaiki, agar sesorang ingin dipilih menteri oleh Presiden itu harus beres dulu rekam jejaknya. Artinya, pemasok nama atau sponsor Pak Arcandra menyampaikan fakta yang tidak valid," ujar dia.
Selain itu, ia menyampaikan, Presiden Jokowi tidak lagi mendengarkan rekomendasi beberapa kelompok untuk memilih calon pembantunya di kabinet. Hal tersebut, agar tak terulang kembali kasus Archandra Tahar.
"Ini satu masukan rekrutmen menteri tidak dilakukan bisik-bisik politik di lorong Istana," tandas Hendrawan.
Advertisement