Liputan6.com, Hamburg: Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie akan diperiksa dua penyidik Kejaksaan Agung: Manaf Djubaedi dan Ahmad Santoso di Konsulat Jenderal RI Hamburg, Jerman, Senin (10/12), pukul 09.30 waktu setempat. Hingga kini, kedua penyidik sudah mempersiapkan 30 pertanyaan soal kejelasan kebijakan Habibie pada 1999. Bekas Menteri Riset dan Teknologi itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana nonbujeter Badan Urusan Logistik senilai Rp 54,6 miliar yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung [baca: Tim Kejagung Pemeriksa Habibie Berangkat ke Jerman]. Sedianya, pemeriksaan akan berlangsung selama tiga hari.
Kedua jaksa itu didatangkan langsung dari Jakarta karena bekas Presiden itu telah dua kali tidak memenuhi panggilan Kejagung. Habibie akan didampingi tiga pengacaranya, Muladi, Yan Djuanda Saputra, O.C. Kaligis. Kepada reporter SCTV Rossiana Silalahi, mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara di era Habibie itu mengungkapkan, pemeriksaan Habibie hanya bersifat klarifikasi. Sebab, penyidikan Kasus Bullogate II lebih mengarah ke hulu, yakni menjelaskan Keputusan Presiden Nomor 190/1998 tentang pembentukan gugus tugas peningkatan jaring pengaman nasional. Keppres itu kemudian menjadi dasar hukum penyaluran bantuan krisis pangan bagi warga tak mampu.
Muladi menambahkan, ada dua hal penting yang akan diterangkan Habibie. Pertama, sejak awal telah digariskan dana itu pinjaman dan mesti dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. Kedua, penggunaan dana harus dikoordinasikan dengan menteri terkait."Keppres yang diterbitkan Habibie tak melanggar hukum," kata Muladi. Oleh sebab itu, dia meminta tim penyidik lebih berkonsentrasi ke arah penyalahgunaan Keppres yang dilakukan bawahannya [baca: Habibie: Tak Ada Laporan Keuangan dari Akbar].(KEN)
Kedua jaksa itu didatangkan langsung dari Jakarta karena bekas Presiden itu telah dua kali tidak memenuhi panggilan Kejagung. Habibie akan didampingi tiga pengacaranya, Muladi, Yan Djuanda Saputra, O.C. Kaligis. Kepada reporter SCTV Rossiana Silalahi, mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara di era Habibie itu mengungkapkan, pemeriksaan Habibie hanya bersifat klarifikasi. Sebab, penyidikan Kasus Bullogate II lebih mengarah ke hulu, yakni menjelaskan Keputusan Presiden Nomor 190/1998 tentang pembentukan gugus tugas peningkatan jaring pengaman nasional. Keppres itu kemudian menjadi dasar hukum penyaluran bantuan krisis pangan bagi warga tak mampu.
Muladi menambahkan, ada dua hal penting yang akan diterangkan Habibie. Pertama, sejak awal telah digariskan dana itu pinjaman dan mesti dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. Kedua, penggunaan dana harus dikoordinasikan dengan menteri terkait."Keppres yang diterbitkan Habibie tak melanggar hukum," kata Muladi. Oleh sebab itu, dia meminta tim penyidik lebih berkonsentrasi ke arah penyalahgunaan Keppres yang dilakukan bawahannya [baca: Habibie: Tak Ada Laporan Keuangan dari Akbar].(KEN)