Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik bungkam setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/4/2016) malam. Dia baru saja menyelesaikan pemeriksaan untuk tersangka Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta sekaligus adik kandungnya.
Rampung diperiksa, Taufik sama sekali tak mengeluarkan sepatah kata pun terkait pemeriksaan ini. Dia tak menggubris pertanyaan awak media. Taufik yang menjabat Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI itu langsung masuk ke dalam mobilnya.
Baca Juga
- Cahaya Fajar Ahok di Kasus Sumber Waras
- Ini Kelemahan Kelompok yang Anti-Ahok Menurut Peneliti SMRC
- Kepala BIN: Samadikun Ditangkap Saat Hendak Nonton F1 di Shanghai
Advertisement
KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah 3 kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.
Selaku penerima, Mohamad Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan Ariesman dan Trinanda selaku pemberi dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.