Menko Luhut: Tidak Ada Pemikiran Minta Maaf Soal Tragedi 1965

Menko Luhut meminta aktivis maupun akademisi untuk tak mencari kebenaran tragedi 1965 di luar negeri.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 18 Apr 2016, 11:59 WIB
Luhut Panjaitan menggelar konpers terkait demo supir taksi yang ricuh, Jakarta, Selasa (22/3). Menurut Luhut memenuhi permintaan pengunjuk rasa untuk memblokir aplikasi GrabCar dan Uber hanya akan menimbulkan masalah baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf atas tragedi 1965.

"Tidak ada pemikiran pemerintah minta maaf ke sana dan ke sini. Pemerintah tidak bodoh. Kami tahu apa yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Luhut dalam pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965 di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Dia pun bercerita saat berkunjung ke Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam Luhut menegaskan, Indonesia akan menyelesaikan masalah hak asasi manusianya sendiri.


"Di AS saya menyampaikan Pemerintah Indonesia akan menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi. Bangsa Indonesia ini bangsa besar, enggak perlu dikasihani. Kami bisa menyelesaikan masalah ini sendiri," ungkap dia.

Untuk itu, Luhut meminta kepada para aktivis maupun akademisi untuk tak mencari kebenaran tentang tragedi pembunuhan massal para pimpinan, anggota, atau simpatisan komunis di luar negeri.

"Tak usah mencari ke tempat lain, seolah-olah kami tak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya tidak rela kalau diatur negara lain. Saya pertaruhkan kredibilitas saya untuk simposium ini berjalan," ungkap Luhut.

Karena itu, melalui simposium nasional tersebut, Luhut berharap kebenaran dapat terungkap.

"Katakan benar jika itu benar. Katakan salah kalau itu salah. Bangsa ini harus mulai berani," pungkas Luhut.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya