Setumpuk PR Tim Ekonomi SBY-Boediono

Liputan6.com, Jakarta: Rabu pekan ini adalah hari yang ditunggu-tunggu banyak pihak di Tanah Air. Inilah hari di mana Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengumumkan susunan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, setelah sehari sebelumnya dilantik atau diangkat sumpah bersama Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selain sejumlah wajah lama, beberapa muka baru menghiasi kabinet pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2014. Susunan kabinet kali ini pun tak meleset jauh dengan para calon menteri yang telah dipanggil untuk "audisi" di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari sebelumnya.

Di Istana, Presiden Yudhoyono mengumumkan 34 nama sebagai menteri, termasuk tiga pejabat setingkat menteri [baca: Inilah Profil Para Menteri Departemen]. Belum lagi dilantik, sejumlah menteri pun menuai pro-kontra. Beberapa menteri diragukan kinerjanya, termasuk sejumlah menteri di jajaran perekonomian atau disebut pula tim ekonomi pemerintahan.

Namun, Presiden SBY sudah memperkirakan kemungkinan timbulnya pro-kontra dari masyarakat menyikapi nama-nama menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang diumumkannya di Istana, Jakarta, Rabu malam. "Pro-kontra yang muncul dari masyarakat itu wajar, itulah demokrasi," kata Presiden, usai mengumumkan susunan kabinet.

SBY memang boleh berkata demikian. Namun, yang jelas, setumpuk pekerjaan rumah menanti pemerintahan SBY-Boediono. Dari bidang politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia (polhukam), kesejahteraan rakyat (kesra), hingga bidang perekonomian.

Tekad Presiden

Khusus bidang perekonomian, Presiden Yudhoyono menyatakan, krisis ekonomi global belum usai. Dengan kata lain, perdagangan dan arus investasi dunia belum pulih seluruhnya. Meski dinilai berhasil menghadapi krisis, menurut SBY, Indonesia tidak boleh lalai terhadap ancaman badai finansial dunia. Walaupun di tengah gejolak perekonomian dunia, Indonesia optimistis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tetap positif dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan nomor tiga tertinggi di dunia.

Keyakinan itu disampaikan SBY dalam pidato pertamanya seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa pekan ini. Menurut Yudhoyono, sekalipun secara gejala perbaikan perekonomian dunia mulai terlihat, Indonesia tidak boleh berhenti untuk terus memperkuat sendi-sendi perekonomian dengan melanjutkan upaya nasional untuk meminimalkan dampak dari krisis dunia.

Presiden SBY juga mengingatkan agar para jajaran menteri bidang perekonomian periode 2009-2014 yang ditunjuknya, tak patah semangat, lemah, lalai, apalagi besar kepala dalam menghadapi badai gelombang finansial dunia. Memang, walaupun diwarnai sejumlah unjuk rasa di beberapa daerah di Tanah Air, pelantikan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 agaknya memunculkan harapan baru bagi sebagian besar masyarakat. "Meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama," kata Presiden Yudhoyono.

Dengan dukungan kuat mayoritas rakyat dan Parlemen, banyak warga berharap pemerintahan SBY mendatang mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik, baik aspek ekonomi, sosial maupun penegakan hukum. Paling tidak, pemerintahan SBY-Boediono memiliki tiga pekerjaan rumah besar yang harus secepatnya dituntaskan. Selain membuka lapangan kerja bagi jutaan pengangguran di Tanah Air, kepemimpinan SBY-Boediono diharapkan mampu mempercepat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat. Terutama, turunnya harga berbagai kebutuhan pokok.

Adapun janji Presiden itu dinantikan masyarakat dan pasar. Tentu saja, bakal menjadi beban berat bagi kabinet yang tergabung dalam kementerian perekonomian. Tiga prioritas yang ditargetkan SBY yaitu mengedepankan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia.

Tim Ekonomi

Tim ekonomi periode 2009-2014 terdiri dari: Hatta Rajasa selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Darwin Zahedy Saleh menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, M.S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan adalah Mari Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipegang Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum adalah Djoko Kirmanto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Syarief Hasan. Selain itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dijabat Armida S. Alisjahbana, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, serta pejabat setingkat menteri, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dijabat Gita Wirjawan.

Beberapa hari sebelum pengumuman kabinet, pengamat ekonomi makro dan perbankan Faisal Basri mengusulkan sejumlah langkah pemerintah SBY-Boediono mendatang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. "Ada lima sasaran strategis yang harus dicanangkan pemerintah mendatang untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan," ujar Faisal, saat meluncurkan buku bertajuk Lanskap Ekonomi Indonesia, awal bulan ini.

Faisal memaparkan, sasaran pertama adalah struktur ekonomi yang kokoh yang tak rentan diterpa gejolak eksternal, mandiri dan berdaya saing. Yang kedua adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, sasaran ketiga adalah mobilisasi seluruh potensi sumber dana dalam negeri untuk menghasilkan pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan investasi. Kemudian, Faisal menambahkan, sasaran strategis keempat yakni pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dan lestari, dan terakhir yakni birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih.

Menurut Faisal, dengan lima sasaran strategis tersebut, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi saat ini bisa terselesaikan lebih cepat. "Selain itu penerimaan pajak oleh pemerintah masih dapat ditingkatkan sehingga pemerataan pembangunan kian dapat dirasakan semua pihak di semua wilayah," kata Faisal. Buat mencapai lima sasaran strategis itu, masih menurut Faisal, pemerintahan SBY harus memiliki peta jalan (roadmap) pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai dengan visi pembangunan ekonomi jangka panjang.

"Dengan modal politik yang lebih baik dibandingkan lima tahun lalu dan prospek pemulihan ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda cukup menggembirakan, terbuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar tujuh persen rata-rata per tahun selama kurun waktu 2010-2014," kata Faisal, memaparkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Boediono mengatakan sosok Faisal Basri pasti selalu mencari solusi dari setiap permasalahan, termasuk di dalam buku tersebut. "Sosok Faisal Basri merupakan kelompok intelektual yang berusaha untuk mengerti dunia. Dia merupakan seorang yang kritis, pragmatis, tapi tetap berpijak kepada prisnsip-prinsip dasar tertentu," tutur Boediono.

Lain lagi pandangan Edy Suandi Hamid. Menurut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, pemerintahan SBY-Boediono harus bisa mengubah gaya kepemimpinan saat ini agar bisa lebih tegas dan cepat mengambil keputusan strategis bagi kemajuan bangsa di bidang ekonomi. "Untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan ekonomi yang signifikan diperlukan kepemimpinan nasional yang berani dan tegas," kata Edy Suandi yang tak lain Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Telematika, Anindya N. Bakrie mengatakan komposisi menteri ekonomi merupakan figur berpengalaman seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan), Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum). "Pencapaian ekonomi yang sudah dicapai cukup bagus, tinggal bagaimana melanjutkan sejumlah program pemerintah," kata Anindya.

Anindya pun berpendapat, figur para menteri tersebut di bawah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa diyakini mampu membawa ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih baik. "Pak Hatta memiliki latar belakang pengusaha dan berpengalaman di politik diharapkan bisa mengkoordinasikan tim ekonomi dengan baik," ujar dia.

SBY-Boediono pun ditantang menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Beberapa waktu silam, ekonom International Center for Applied Finance and Economic (Inter Cafe) Imam Sugema pernah berkomentar. Dalam pandangan dia, tingkat pengangguran dan kemiskinan memang cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, penurunan tersebut masih menunjukkan tren yang sangat lambat. "Pengangguran dan kemiskinan memang turun, tetapi sangat lambat," kata Imam Sugema.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran hingga Maret 2009 masih 8,14 persen atau turun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 9,20 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari sebelumnya 15,42 persen menjadi 14,15 persen tahun ini [baca: 2004-2009: Warga Miskin Dilarang Sakit dan Sekolah].

Bila merujuk saat masa pascaperalihan pemerintahan dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri ke tangan Presiden SBY pada 2004, tingkat pengangguran sempat naik dari 9,66 persen pada tahun 2004 menjadi sekitar 10,20 persen pada tahun 2005. Untuk tingkat kemiskinan justru mengalami penurunan drastis dari 16,66 persen menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. "Selama lima tahun masa pemerintahan SBY-JK, tingkat pengangguran dan kemiskinan cenderung berfluktuasi," ujar Imam Sugema.

Pro-Kontra Susunan Tim Ekonomi

Selain tantangan di bidang perekonomian, susunan tim ekonomi mendapat sorotan banyak kalangan. Ada yang berpandangan positif, ada pula yang meragukan. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, misalnya, meragukan kemampuan Darwin Zahedy Saleh yang diplot sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pri beralasan, Ketua Partai Demokrat itu tidak mempunyai jam terbang di bidang energi dan sumber daya mineral.

Menurut Pri, perusahaan-perusahaan minyak dan gas serta pertambangan tak mengenal Darwin. "Pekerjaan rumah pertama yang harus diemban oleh Darwin adalah mengatasi kenaikan harga minyak dunia dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM)," kata dia.

Toto Dirgantoro, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, juga menganggap kapabilitas M.S. Hidayat yang dipercaya Presiden SBY mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian, belum teruji. Padahal, menurut Toto, persoalan industri sangat pelik.

Kendati demikian, tak semua meragukan kemampuan tim ekonomi SBY-Boediono. Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia Tony Prasetyantono, umpamanya. Dia mengatakan, menteri-menteri ekonomi kabinet baru cukup kredibel. Misalnya, Sri Mulyani yang tak diragukan lagi kapabilitasnya sebagai Menteri Keuangan. Menurut Tony, pilihan SBY yang menaruh kembali Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan sudah sesuai dengan ekspektasi pasar dan investor. "Nama Sri Mulyani menjadi penyeimbang, karena beberapa nama tim ekonomi ada yang diragukan pasar," ucap Tony.

Hanya saja, Tony mengatakan, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sri Mulyani, yakni mengikis ketergantungan pemerintah terhadap utang. Pemerintah harus berani mengurangi kebijakan mengeluarkan surat utang secara bertahap. Sebagai gantinya, ia menyarankan, pemerintah bisa menggenjot penerimaan negara lewat pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat mengerek tax ratio atau rasio penerimaan pajak yang saat ini baru 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Setiap tahun minimal satu persen saja," kata Tony.

Segendang sepenarian dengan Tony, Ketua Umum Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amin menyambut baik tim ekonomi yang baru diumumkan. "Djoko Kirmanto memang layak dipertahankan sebagai Menteri Pekerjaan Umum," ujar dia.

Sejauh ini, Presiden Yudhoyono menilai wajar kalau ada pihak-pihak yang tidak puas dengan susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Tahun 2004 juga begitu. Tahun sebelumnya juga begitu. Itulah indahnya demokrasi," kata Presiden Yudhoyono.

Komitmen kuat pun dikemukakan Hatta Rajasa. Menteri Koordinator Perekonomian yang baru itu menegaskan komitmennya untuk memastikan sektor riil bergerak dalam lima tahun mendatang, periode 2009-2014. "Tugas menko itu melakukan koordinasi baik Undang-Undang dan sinkronisasi di bidang ekonomi karena lima tahun ini harus dipastikan betul sektor riil bergerak, sektor makro sudah baik. Memastikan harmonisasi koordinasi itu fungsi yang sangat penting," kata Hatta.

Hatta mengatakan harus dipastikan pula pertumbuhan ekonomi berkualitas dan mendukung tumbuhnya lapangan kerja baru yang mampu menekan kemiskinan. Dia juga menyoroti sejumlah hambatan yang masih menjadi kendala dalam mencapai target-target pertumbuhan ekonomi, misal masalah infrastruktur. "Jangan sampai hambatan infrastruktur menghambat arus barang," kata Hatta.

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, menurut Hatta, sejumlah hal lain yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Yudhoyono adalah pangan, energi, revitalisasi industri, transportasi serta upaya mendorong sektor UKM dan jasa. Ia juga berjanji untuk menarik investor, merencanakan insentif bagi daerah terpencil dan melakukan reformasi di bidang minyak dan gas atau migas. "Harus ada reformasi di bidang migas, ...masyarakat kita harus menerima cukup energi secara berkesinambungan dan berkeadilan, ...diversifikasi energi tidak boleh ditunda," ujar pria kelahiran Palembang 18 Desember 1953 itu.

Jebolan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu tampak meyakini kiprahnya selama ini di pemerintahan cukup untuk membekalinya bergelut di bidang perekonomian. Sebelum menjadi Menko Perekonomian, Hatta Rajasa menduduki posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara sejak Mei 2007. Hatta juga pernah menempati posisi sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sejak tahun 2004 hingga 2007.

Pada Kabinet Gotong Royong, Hatta menempati posisi sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak 2001 hingga 2004. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN (2000-2005), Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR (1999-2000). Di kancah internasional, Hatta pernah dipercaya menjadi President of The 46th General Conference of The International Atomic Energy Agency (IAEA) di Vienna, Austria, 16-20 September 2002.

Namun, pro-kontra Hatta sebagai Menko Perekonomian sempat mempengaruhi lantai bursa. Selama tiga hari terakhir, dana asing mulai keluar dari bursa saham Indonesia. Asing melakukan aksi jual bersih alias net sell di lantai bursa. Total nilainya mencapai Rp 1,07 triliun. Asing mengambil untung lantaran Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sudah terbang lebih dari 70 persen sejak awal tahun ini. Selain itu, para analis melihat, dalam jangka pendek investor asing masih menunggu gebrakan tim ekonomi kabinet 2009-2014.

Direktur Paramitra Alfa Sekuritas Ukie Jaya Mahendra melihat, aksi jual investor asing di lantai bursa tak lepas dari pro-kontra posisi Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian. Pasar melihat Hatta Rajasa sebagai politisi, bukan seorang ekonom. Lantaran itulah, satu-satunya cara menepis keraguan itu adalah dengan pembuktiannya kinerja. "Asing sendiri masih wait and see, makanya dalam beberapa hari terakhir ini dan ke depan saya perkirakan ada tekanan jual oleh asing di bursa kita," kata Ukie.

Tapi, David Ferdinandus, Senior Vice President Indomitra Securities menilai, hengkangnya dana asing dari bursa Indonesia masih terbilang lumrah. Investor asing hanya melakukan aksi ambil untung atau profit taking dan hanya bersifat sementara.

Menurut David, asing melihat Indonesia masih cukup potensial sebagai tempat untuk melipatgandakan dana investasi mereka. Ambil contoh, lembaga pemeringkat Moody`s Investor Service menaikkan peringkat utang Indonesia dari Ba3 menjadi Ba2, pada pertengahan bulan lalu. Bukan hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan lebih tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal itu jelas ikut mendongkrak pamor bursa saham domestik.

Nada sumbang pun disuarakan pengamat ekonomi Tony A Prasetyantono. Ia mengatakan, Hatta kurang tepat untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. "Pengalaman Pak Hatta menjadi Menko Perekonomian kurang mendukung. Jabatan ini mestinya orang yang benar-benar mumpuni di bidang ekonomi, baik makro maupun mikro karena dia yang akan mengkoordinasikan fungsi-fungsi ekonomi," kata pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengamat ekonomi Aviliani justru mengatakan sebaliknya. Menurut dia, Hatta merupakan sosok ideal sebagai Menko Bidang Perekonomian pada kabinet mendatang. "Mungkin pengalaman dia dalam bidang ekonomi masih kurang, namun Hatta memiliki leadership dan kemampuan untuk mengkoordinir menteri bidang ekonomi karena dia memiliki rekam jejak yang baik serta pengalaman dalam bidang itu," ujar Aviliani.

Unjuk Rasa

Kalangan pengamat boleh beradu pandangan. Namun, kalangan aktivis juga mempunyai pendapat berbeda. Di Palembang, Sumatra Selatan, misalnya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Sukarelawan Perjuangan Pembebasan untuk Tanah Air dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu butir tuntutan mahasiswa adalah menolak praktik neoliberalisme dalam pemerintahan SBY-Boediono.

Menurut para mahasiswa itu, "dosa" neoliberal SBY-Boediono adalah semakin meningkatnya utang luar negeri Indonesia yang saat ini mencapai US$ 160,64 miliar hingga Agustus 2009. Neoliberalisme juga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa juga menuntut agar kasus Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun diusut tuntas. Menurut pengunjuk rasa, sejumlah pejabat dalam pemerintahan SBY diduga terlibat dalam kasus Bank Century.

Unjuk rasa juga berlangsung di beberapa daerah, termasuk Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, sekitar 150 orang yang turun ke jalan menuntut pemerintahan SBY membuat kebijakan yang pro-rakyat. Dalam orasinya, mereka meminta pemerintahan SBY benar-benar bekerja secara profesional dan tidak berdasarkan kepentingan politik. Namun, hal ini akan susah terwujud mengingat lebih dari 50 persen yang duduk di kabinet merupakan perwakilan partai politik. "Kita ingin pemerintahan kali ini memihak kepentingan rakyat dengan menghidupkan lagi ekonomi mikro," ucap koordinator aksi.

Peranan Boediono

Tim ekonomi memang menuai pro-kontra. Namun ada sejumlah pihak yang justru berharap peranan Wakil Presiden Boediono. Ini seperti dikemukakan ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan. "Dari pengalamannya yang banyak, seharusnya Boediono diberi peran yang besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Karena itu merupakan nilai lebih dari Boediono," ujar Fauzi.

Harapan itu mempunyai landasan. Boediono memang bukan politisi, melainkan seorang ekonom. Pengalamannya di bidang ekonomi cukup banyak karena pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, dan juga pernah berperan di Bappenas.

Lebih lanjut Fauzi menyatakan, pasar dan sektor riil akan memerhatikan kemampuan atau bukti nyata dari kabinet pemerintahan yang baru. "Walaupun sektor riil global masih resesi. Kalau ada kesempatan di sektor riil dan perbaikan infrastruktur, otomatis dana tersebut akan masuk ke sektor riil," kata Fauzi.

Apa Kata Hatta Rajasa?

Pembangunan sektor riil memang akan menjadi target utama bidang ekonomi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menko Perekonomian yang baru, Hatta Rajasa, usai pelantikan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara. Menurut Hatta, pembangunan sektor riil yang baik dan berkualitas diperlukan untuk menyerap tenaga kerja. Buat mencapainya, maka pemerintah harus mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu upaya percepatan pembangunan sektor ekonom. Di antaranya ketersediaan energi dan fasilitas pendukung.

Boleh dikatakan, tugas tim ekonomi dalam lima tahun ke depan tidaklah mudah. Setumpuk pekerjaan rumah menanti tim ekonomi yang baru. Terutama, menggerakkan roda perekonomian nasional di berbagai sektor. Namun perlu diingat, hasil kerja selama 100 hari pertama dari seluruh anggota kabinet, termasuk tim ekonomi bakal dinanti publik.(ANS/Berbagai Sumber)