Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menolak menggelar munas bersama dengan kubu Agung Laksono. Hal itu merupakan hasil rekomendasi pertemuan konsolidasi nasional dengan DPD I Golkar seluruh Indonesia di Bali, Senin kemarin.
Sebelumnya, para politisi senior Golkar mengusulkan agar segera menggelar musyawarah nasional bersama. Sebab, kepengurusan partai hasil Munas Riau 2009 di bawah pimpinan Aburizal Bakrie (ARB), sudah berakhir.
Selain memilih pengurus baru, munas bersama juga diharapkan dapat memberikan solusi atas konflik dualisme kepemimpinan Golkar.
Namun, Ketua Harian DPP Golkar hasil munas Bali, Nurdin Halid mengatakan, DPD I justru menginginkan agar DPP Golkar melaksanakan hasil munas Bali.
"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan munas ataupun munas luar biasa sebelum 2019. Sesuai AD/ART, munas baru bisa dilakukan atas persetujuan DPD," kata Nurdin Halid saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia melanjutkan, konsolidasi tersebut juga merekomendasikan Golkar menyiapkan kajian secara objektif mengenai bergabung atau tidaknya Golkar dengan pemerintah.
"Tapi, bukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ya," kata dia.
Sementara, Bendahara Umum DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya enggan melaksanakan munas bersama karena sudah mengirimkan kepengurusan Golkar yang baru ke Kemenkumham.
"Sudah lama di daftarkan, tapi minggu di daftarkan kembali karena harus mengakomodir beberapa pengurus dari pihak Ancol," kata pria yang biasa disapa Bamsoet ini.
