Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, semenjak pelaporan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), lembaga DPR saat ini seolah-olah menjadi pihak yang selalu disalahkan.
"Dari sisi teknis prosedural saja kita sudah dizalimi karena ada yang sengaja merekam. Padahal di pembicaraan itu tidak ada substansi yang berarti. Kan isinya orang ngobrol-ngobrol biasa gitu," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Fadli menyarankan, seharusnya pihak kepolisian bisa bertindak pro aktif untuk menyelidiki kenapa rekaman percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Direktur Freeport itu bisa sampai tersebar luas.
"Tolong polisi juga jangan berpihak, tapi juga melihat ini secara jernih. Kalau nanti berpihak akan menjadi masalah baru," tegas Fadli.
Dia memandang banyak pihak yang meragukan independensi MKD. "Kasus ini jadi permainan elit politik. Ini yang harus disadarkan, ini bukan upaya mau menegakkan hukum maupun yang lain," tandas Fadli.
Politisi Gerindra ini juga menanyakan, kenapa pada 8 Juni (pertemuan Ketua DPR dan Direktur Freeport), ini tidak pernah dilaporkan. Malah pertemuan lain yang dilaporkan.
"Padahal sejak 8 Juni 2015 sampai hari ini tidak ada follow up dari pertemuan itu. Jadi saya kira, janganlah kita dibodohi oleh permainan-permainan politik dari elit politik yang ada sekarang ini," tandas Fadli.
Dia juga menyarankan, seharusnya DPR dan pemerintah fokus kepada permasalahan yang sudah jelas yaitu masalah pelanggaran Undang-Undang Minerba.
"Pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri ESDM jelas melanggar Undang-Undang karena sudah terdapat data-data yang cukup, faktual dan tidak perlu interpretasi," kata dia.
Fadli menegaskan, pihaknya hanya berusaha mencari kebenaran dengan pikiran yang jernih, jika melihat dari transkrip yang beredar, tidak ada kalimat yang menyatakan Ketua DPR meminta saham.
"Tidak ada di situ kita lihat, saya minta saham 20 persen, 11 persen untuk Presiden, 9 persen untuk JK, itu omongan siapa? Dan juga itu obrolan-obrolan omong-kosong semua yang tidak pernah menjadi kejadian," pungkas Fadli. (Dms/Sun)
Fadli Zon Prihatin DPR Selalu Disalahkan
Seharusnya, kata Fadli Zon, DPR dan pemerintah fokus kepada permasalahan pelanggaran Undang-Undang Minerba oleh Menteri ESDM.
diperbarui 20 Nov 2015, 19:17 WIBWakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Safari Pemenangan Pilkada di Jatim, Kang Irwan Ajak Kader Menangkan Calon dari PKS
Isu Prabowo Bakal Bentuk 40 Kementerian, Gerindra: Semakin Banyak Semakin Bagus
6 Potret Inneke Koesherawati di Lamaran Chand Kelvin, Dea Sahirah Keponakannya
Saat Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Curhat ke Kepala BNPB
Sempat Menghilang, Lagu Olivia Rodrigo serta Billie Eilish dkk Balik Lagi ke TikTok
Teuku Ryan Klarifikasi Tudingan Minggat dari Rumah, Sebut Ria Ricis Blokir Nomor Hingga Sulit Komunikasi
Deretan Hoaks Pembagian Bantuan Catut Nama Prabowo Subianto, Simak Daftarnya
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% pada Kuartal I 2024, Begini Gerak IHSG
Mutilasi Sadis di Ciamis, Polisi Belum Pastikan Motif Tarsum Bunuh Istrinya
Perkuat Perdagangan, Dubai International Chamber Gandeng Kementerian Investasi hingga Kadin
Ferdy Hasan dan Safina Berbagi Pengalaman Mengasuh Anak dengan Autisme, Dukungan Keluarga Bantu ABK Berkembang
Ramai Efek Samping Vaksin AstraZeneca Sebabkan TTS atau Pembekuan Darah, Kemenkes Angkat Bicara