Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah berupaya menyatukan satu peta (one map policy) dari masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk menghilangkan potensi konflik atas penguasaan lahan yang selama ini masih terjadi di antara berbagai kelompok kepentingan. Pemerintah berambisi merampungkan dan menerapkan kebijakan satu peta ini pada 2018 dengan target peta dasar tuntas di tahun ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengungkapkan, selama ini masing-masing Kementerian dan Lembaga mendesain peta sehingga merancukan pembangunan. Alasannya, lanjut Sofyan, peta-peta tersebut tidak konsisten alias tumpang tindih.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi pemerintah mau bikin peta seluruh Indonesia dengan skala 1:50.000. Tapi kita bikin peta dasarnya dulu," jelasnya saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Lebih jauh dijelaskan Sofyan, melalui kebijakan peta tunggal ini, pemerintah dapat menata seluruh peta-peta yang sudah disusun Kementerian, seperti peta kehutanan, peta pertambangan, peta transmigrasi. Dengan perbaikan ini, segala permasalahan dalam penggunaan lahan dapat jelas terbuka.
"Konflik antara penggunaan bisa dihindari, memproteksi lahan gambut, dan memetakan penggunaan lahan untuk kepentingan jalur kereta api, jalan tol dan sebagainya. Supaya tidak tumpang tindih izin lahan tambang dengan izin perkebunan misalnya," paparnya.
Sofyan menuturkan, keuntungan bagi pengusaha dengan kebijakan peta tunggal ini adalah kepastian hukum. Ia berharap kebijakan satu peta dapat dipercepat realisasinya paling cepat 2017 dan 2018 paling lambat. Sementara targetnya 2019.
"Bagi penata kebijakan, penata izin lebih bagus. Kita usahakan roadmap baru mencapai 1:50 ribu ini bisa dipercepat implementasinya 2017-2018. Peta dasarnya tahun ini selesai karena sekarang lagi dikerjakan. Satu peta akan memudahkan kita melihat Indonesia dari dimesi apapun," pungkas Sofyan. (Fik/Gdn)
